Hakordia 2022, Ketua KPK: Koruptor Tidak Takut Penjara, Tapi Dimiskinkan

Firli Bahuri mengatakan, KPK masih harus bekerja keras di dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui strategi pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Des 2022, 15:28 WIB
Diterbitkan 09 Des 2022, 15:28 WIB
Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron Resmi Huni Rutan KPK
: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat memberi keterangan terkait penahanan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis dini hari (8/12/2022). Sebelumnya penyidik KPK memeriksa Abdul Latif di Polda Jawa Timur. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, penyidik melakukan penahanan terhadap Abdul Latif. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, bahwa pelaku korupsi takut jika dimiskinkan. Menurutnya, koruptor tidak takut dengan ancaman hukuman penjara.

"Kajian menunjukkan para pelaku korupsi tidak takut dengan ancaman hukuman badan, tidak takut dengan hukuman penjara, tetapi takut kalau dimiskinkan," kata Firli Bahuri saat sambutan pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).

Dia mengatakan, KPK masih harus bekerja keras di dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui strategi pendidikan masyarakat, pencegahan, maupun penindakan.

"Sehingga orang tidak mau melakukan korupsi, karena pendekatan yang KPK lakukan di samping penghukuman badan juga diterapkan hukuman denda dan uang pengganti, termasuk juga penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," ucap Firli.

Firli menyadari KPK tidak mampu melaksanakan upaya pemberantasan korupsi sendirian. Maka dari itu, KPK memakai konsep orkestrasi pemberantasan korupsi.

"Di mana kami melibatkan dan meminta semua kamar-kamar kekuasaan ikut aktif berperan dalam upaya pemberantasan korupsi, kamar legislatif, kamar yudikatif, kamar eksekutif, termasuk juga kamar kekuasaan parpol tidak boleh melakukan korupsi," tandas Firli.

Jokowi: Korupsi Pangkal Berbagai Masalah Pembangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis, 24 Maret 2022. (Dok Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucapkan Selamat Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 yang jatuh pada 9 Desember. Jokowi menekankan, korupsi merupakan pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan.

"Korupsi adalah pangkal dari berbagai tantangan dan masalah pembangunan: dari urusan penciptaan lapangan kerja, mutu pekerjaan, pelayanan masyarakat, hingga harga kebutuhan pokok," kata Jokowi dikutip dari akun Instagramnya @jokowi, Jumat (9/12/2022).

Dia menegaskan akan terus berkomitmen memberantas korupsi. Jokowi akan terus mendorong Indonesia yang bersih dan maju.

"Kita takkan pernah lelah dan lengah untuk terus-menerus mendorong Indonesia yang bersih dan maju," ucapnya.

"Selamat Hari Antikorupsi Sedunia 2022," sambung Jokowi.

Ma'ruf Amin: Sama dengan Covid-19, Korupsi juga Musibah Global

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin
Menyambut hari besar umat Islam tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan Muslim di Indonesia dapat berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, baik sebagai pribadi, kelompok, maupun bangsa. (Foto: BPMI, Setwapres).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa.  Ia menyebut korupsi sama halnya pandemi Covid-19 yang merupakan musibah global. 

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf pada acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta, Jumat (9/12/2022). 

"Kita memperingati Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahun, sebagai penanda sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Sama halnya dengan Covid-19, korupsi juga merupakan musibah global," kata Ma'ruf dikutip dalam keterangannya, Jumat. 

Pada Hakordia ini, Ma’ruf meminta semua pihak memperhatikan tiga hal. Pertama, negara manapun yang sumber dayanya melimpah, namun bila aturan mainnya lumpuh dan penegakan hukumnya tumpul, maka kemakmuran tidak mungkin dapat dinikmati oleh negara tersebut. 

"Kekayaan yang hanya dirayakan oleh orang-orang yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, menyebabkan alokasi sumber daya jatuh kepada segelintir orang sehingga umat tidak tersentuh oleh nikmat kesejahteraan. Korupsi kebijakan mengubah alokasi sumber daya dari yang seharusnya diproduksi demi kepentingan publik, dibajak demi memuaskan oligarki. Akibatnya, kemelaratan menjadi hamparan negeri," jelas Wapres Ma’ruf Amin. 

Kedua, upaya pemberantasan korupsi mestinya diarahkan pada perubahan perilaku pemerintah dan masyarakat. Perilaku koruptif berubah menjadi perilaku yang jujur, bersih dan berintegritas. 

"Perubahan perilaku yang muncul dari dalam diri individu akan lebih menjamin kesuksesan kita dalam memberantas korupsi, daripada ancaman hukuman yang berat," ujar Ma’ruf.

 

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Infografis Korupsi Kepala Daerah Terus Berulang
Infografis Korupsi Kepala Daerah Terus Berulang. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya