6 Fakta Terkait PPKM di Indonesia Sudah Resmi Dicabut Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pencabutan PPKM di Indonesia ini resmi dilakukan oleh Jokowi mulai Jumat 30 Desember 2022.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang pada Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri)," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Jumat 30 Desember 2022.

"PPKM dicabut mulai hari ini," sambung dia.

Menurut Jokowi, pemerintah tidak asal langsung mencabut PPKM begitu saja. Dia mengatakan, kajian terkait pencabutan PPKM sudah dilakukan sekitar 10 bulan. Jokowi menyampaikan beberapa bulan terakhir, kondisi Covid-19 semakin terkendali.

Meski PPKM sudah dicabut, Jokowi meminta semua masyarakat untuk tetap waspada terhadap risiko penyebaran Covid-19.

"Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi dari risiko Covid. Pemakaian masker (di) keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan," ucap dia.

Selain itu, dia meminta agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 semakin digalakkan. Hal ini, kata Jokowi, akan membantu meningkatkan imunitas.

Berikut sederet fakta terkait Presiden Jokowi resmi memutuskan mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dihimpun Liputan6.com:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. PPKM resmi dicabut mulai Jumat 30 Desember 2022.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini Pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang pada Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri)," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Jumat 30 Desember 2022.

"PPKM dicabut mulai hari ini," sambungnya.

Menurut dia, kajian terkait pencabutan PPKM sudah dilakukan sekitar 10 bulan. Jokowi menyampaikan beberapa bulan terakhir, kondisi Covid-19 semakin terkendali.

Dia menuturkan kasus harian Covid-19 di Indonesia berada di angka 1,7 per 1 juta penduduk per 27 Desember 2022. Kemudian, positivity rate berada di angka 3,55 persen, tingkat ketersediaan tempat tidur di rumag sakit 4,79 persen, dan angka kematian di angka 2,39 persen.

"Semua dibawah standar WHO. Dan seluruh kabupaten kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1 di mana pembatasan kerumunan dan pergerakan orang di tingkat rendah," papar Jokowi.

Dengan dicabutnya PPKM di Indonesia, Jokowi menyebut maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," ucap dia.

"Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat," sambung Jokowi.

Meski begitu, Jokowi meminta semua masyarakat untuk tetap waspada terhadap risiko penyebaran Covid-19, menyusul dicabutnya kebijakan PPKM.

Dia menekankan pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup tetap dilanjutkan.

"Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi dari risiko Covid. Pemakaian masker (di) keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 semakin digalakkan. Hal ini, kata dia, akan membantu meningkatkan imunitas.

"Masyarakat harus semakin mandiri dalam mencegah penularan, mendeteksi gejala, dan mencari pengobatan," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan aparat dan lembaga pemerintah tetap menyiagakan fasilitas kesehatan di semua wilayah. Kemudian, Jokowi mengatakan, Satgas Covid-19 di pusat dan daetah harus dipertahankan di masa transisi ini.

"Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster dan dalam masa transisi ini Satgas Covid-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran yang cepat," tutur Jokowi.

Jokowi memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tetap akan dilanjutkan, meski kebijakan PPKM dicabut. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

"Ini juga perlu saya sampaikan jangan sampai ada kekhawatiran. Walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan di tahun 2023," ujar Jokowi.

Selain itu, kata dia, bantuan vitaman dan obat-obatan takan tetap tersedia di fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk. Jokowi juga menjamin pemerintah akan tetap memberikan intensif pajak.

"Bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di faskes yang ditunjuk dan beberapa insentif insentif pajak dan lain-lain juga akan terus dilanjutkan," ucap Jokowi.

Terakhir, Jokowi menekankan pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir, meski kebijakan PPKM sudah dicabut.

Selain itu, kata dia, status kedaruratan kesehatan di Indonesia belum dicabut.

"PPKM dicabut mulai hari ini, nanti Mendagri akan menerbitkan Instruksi Mendagri dan untuk status kedaruratan tidak dicabut karena pandemi belum berakhir sepenuhnya," terang Jokowi.

Dia menjelaskan bahwa pandemi sifatnya bukan per negara, namun sudah dunia. Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan status kedaruratan kesehatan akan mengikuti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Status kedaruratan kesehatan tetap dipertahankan mengikuti status dari public health emergency of international concern dari badan kesehatan dunia WHO," jelas Jokowi.