Survei Indikator: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Tentukan Elektabilitas Capres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei nasional dengan indikator kinerja presiden, elektabilitas bakal capres dan partai jelang Pemilu 2024. Hasilnya menunjukan, kepuasan terhadap kinerja presiden (presidential approval rating) berpengaruh terhadap elektabilitas capres 2024.

"Ini surveinya di lapangan di awal Desember 2022, kemudian kita coba mencari semacam apa sih narasi utama dari temuan survei diawal Desember. Kita temukan bahwa approval rating presiden itu menentukan elektabilitas capres," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara daring, Rabu (4/1/2023).

Burhanuddin menjelaskan berbeda dengan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi punya hubungan timbal balik secara langsung terhadap elektabilitas capres 2024.

"Dan setelah kita cek ke belakang terutama di jelang 2014 di masa periode kedua presiden SBY itu polanya sedikit berbeda dibanding sekarang karena jelang 2014 itu approval rating Pak SBY itu tidak berkorelasi langsung dengan elektabilitas Pak Jokowi atau Pak Prabowo," jelas Burhanuddin.

"Tetapi di 2019 sampai 2023 jelang 2024 yang akan datang itu polanya sedikit berbeda dengan masa periode kedua Pak SBY. Nah itu temuan utama kita," sambungnya.

Jadi, kata Burhanuddin approval rating Jokowi turut menentukan naik turunnya elektabilitas calon yang dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan Jokowi. Sehingga, apabila kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi positif, ada pula efek bagi partai maupun capres yang dikaitkan dengan Jokowi.

"Jadi meskipun secara konstitusional Pak Jokowib sudah tidak bisa lagi maju 2024, tetapi kalau misalnya pemerintahan Jokowi itu persepsi positif itu biasanya punya efek terhadap partai atau capres yang disosialisasikan dengan Pak Jokowi," kata Burhanuddin.

Begitu pun sebaliknya, jika persepsi terhadap kinerja presiden Jokowi memburuk, maka capres atau partai yang berada bersebrangan dengan pemerintahan yang akan meningkat elektabilitasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyoroti dua partai oposisi yang tersisa di parlemen yaitu Demokrat dan PKS. Pasalnya, dua partai itu tidak dapat mengusung capres dan cawapres 2024 karena terhalang presidential threshold 20 persen.

Oleh sebab itu, sepanjang Mahkamah Konstitusi (MK) RI tidak mengabulkan gugatan terkait dengan presidential threshold maka Demokrat dan PKS tidak bisa mencalonkan capres-cawapres untuk pemilu 2024. Burhanuddin menyebut nasib Demokrat dan PKS ditentukan NasDem.

"Jadi nasib Demokrat dan PKS itu ditentukan dari dinamika di internal koalisi pendukung pemerintahan Pak Jokowi dalam hal ini adalah NasDem," kata dia.

Adapun populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Burhanuddin menyampaikan bahwa penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

"Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar ±2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," terang dia.