Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

Singgung Proyek IKN, Anies: Sangat Minim Proses Politik dan Partisipasi Publik

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 12 Jan 2023, 20:15 WIB

Diterbitkan 12 Jan 2023, 20:15 WIB

Cerita Anies Baswedan Hobi Makan Nasi Lengko Cirebon Sejak Kecil

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu mampir ke kedai Nasi Lengko setiap ingin pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Foto (Liputan6.com / Panji Prayitno)

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang minim peran serta atau keterlibatan dan partisipasi publik.

Menurut dia, proses itu sebagai ironi demokrasi karena memperlihatkan tanda bahwa demokrasi tidak dipraktikkan secara utuh.

Hal ini disampaikan Anies dalam presentasinya di acara diskusi panel lembaga ISEAS Yusof Ishak – Regional Outlook Forum 2023 di Singapura, Selasa (10/1/2023). Dalam acara itu, hadir pula Yenny Wahid mewakili The Wahid Institute yang berbicara soal peranan gerakan civil society dalam demokasi di Indonesia.

Pernyataan ini menyambung presentasi dari Yenny Wahid yang memaparkan soal indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, yang sinyalnya muncul dari melemahnya peran serta atau partisipasi publik dalam setiap proses pembuatan keputusan atau kebijakan publik oleh pemegang kekuasaan.

"Contohnya, pembentukan ibu kota baru di Kalimantan. Sangat minim proses politik dan juga sangat minim keterlibatan atau partisipasi publiknya," kata Anies di Singapura sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (12/1/2023).

Kendati begitu, kata dia, Indonesia beruntung memiliki gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Selain itu, Anies menyebut aktivitas pers dan warganet di ranah media sosial turut mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

"Saya tekankan, beruntung kita ada gerakan civil society yang giat dan bersemangat. Begitu pula kebebasan berekspresi dari pers dan juga warganet yang sangat aktif di media sosial sebagai penjaga demokrasi kita," jelasnya.

Partisipasi Publik dalam Demokrasi

Sebelum berjalan kaki menuju Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 22 Juni 2022, Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Puan Maharani berbincang dengan para pemred. Di sini juga para pemred mendengarkan penjelasan tentang alasan penunjukan titik nol di kawasan ini dari Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan IKN Imam Santoso Ernawi. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Anies meyakini bahwa partisipasi publik dalam demokrasi melalui tiga pilar demokrasi itu akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia.

“Jadi iya harus diakui ada sinyal penurunan atau kemunduran praktik demokrasi, tapi yang jelas Indonesia memiliki pondasi demokrasi yang lebih kuat untuk menghadapinya," tutur dia.

"Kita sangat siap untuk menghadapinya dan mengakselerasi kualitas demokrasi kita. Istilahnya tinggal tunggu waktu saja," sambung Anies.

Lanjutkan Membaca ↓