Arab Saudi Bakal Buka Kasino, Politikus PKB Luqman Hakim: Piye to ki, Kok Geting Aku

Liputan6.com, Jakarta - Luqman Hakim, anggota DPR RI dari Fraksi PKB berkomentar tentang rencana Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk membuka kasino di Pulau Tiran dan Sanafir.

Berlokasi di Laut Merah, dirinya memiliki visi jangka panjuang untuk mengembangkan perekonomian negaranya dan mulai membuka Arab Saudi secara perlahan bagi masyarakat dunia.

Rencananya, Putra Mahkota Arab Saudi tersebut ingin menjadikan kedua pulau tersebut sebagai tujuan wisata dengan hotel dan kasino terbuka untuk warga Israel.

Mengutip Globes.co.il via kanal Bisnis Liputan6.com, Kamis (26/1/2023), sumber yang mengetahui masalah itu menuturkan, Arab Saudi akan mengizinkan warga Israel untuk berlibur di Pulau Tiran dan Sanafir.

Kabar Arab Saudi bakal buka kasino ternyata langsung menyulut reaksi sejumlah warganet, salah satunya adalah anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim.

Lewat akun Twitter-nya @LuqmanBeeNKRI, dia mengunggah cuitan, "Arab Saudi jadikan dua pulau utk lokasi judi kasino, investornya dari Israel. Piye to ki? Kok geting aku! Manuto aku, penak-penak! (Gimana sih ini? Sebel aku! Ikutin aku, enak enak .red).

Selain Luqman, beberapa warganet pun menunjukkan keterkejutan mereka mendengar kabar Arab Saudi bakal buka kasino.

"Kok bisa 😀," kata @fajdriyani. Akun @KenCOman2 menulis, "Kalau di sini bakal di demo ga ya..?😂".

@agruniawfan berkata, "Ke Arab Saudi Umroh & Naik Haji ❌. Ke Arab Saudi main ke Kasino ✅."

Bila rencana ini teralisasi, Arab Saudi akan membangun jembatan untuk menghubungkan Pulau Tiran dan Sanafir sebagai tujuan wisata dengan hotel dan kasino.

Sebelumnya, Mesir dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan mengatur perbatasan laut kedua negara itu pada 2016 meski ada tantangan dari berbagai pihak di Mesir.

Israel mengembalikan Pulau Tiran dan Sanafir ke Mesir sebagai bagian dari perjanjian damai dan beberapa pihak yang menganggap pulau itu sebagai tanah suci Mesir.

Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi bahkan menunda penyelesaian kesepakatan tersebut meski Mahkamah Konstitusi Agung Mesir telah menolak petisi yang menentangnya.

Sementara itu, Israel menuntut agar pengalihan kepemilikan pulau-pulau itu tidak melanggar perjanjian damai dengan Mesir yang menetapkan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) akan beroperasi di sana.

Israel juga khawatir kesepakatan itu akan mengarah pada kendali Saudi atas pintu keluar dari Teluk Eliat dan ingin memastikan lalu lintas laut Israel di jalur perdagangan tidak akan dirugikan.

Isu ini muncul dalam diskusi antara negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, termasuk saat kunjungan Presiden AS Joe Biden ke kawasan tersebut musim panas lalu.

Menyusul terpilihnya kembali Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri pada akhir tahun lalu, pembicaraan diperbarui antara kedua belah pihak tentang manfaat bagi wisatawan Israel.

Pada tahap ini, muncul solusi yang akan meninggalkan Mesir dengan sisa kedaulatan sehingga mencapai dua tujuan. Pertama, Mesir akan memiliki hak veto atas apa yang terjadi pulau tersebut. Kedua, mempertahankan perjanjian damai dan memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk berlibur di pulau-pulau tersebut.

Pemegang paspor Israel yang memasuki Mesir dari Bandara Taba atau Sharm el-Sheikh akan dapat menghabiskan waktu di hotel dan kasino yang dioperasikan oleh perusahaan Saudi di pulau tersebut.

Namun, bagaimana dengan perdamaian akhirnya dengan Arab Saudi? Kepada Globes, sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan, pembukaan Pulau Tiran dan Sanafir untuk turis Israel menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk mempromosikan langkah-langlah untuk bergerak lebih dekat ke Israel. Namun, visi ini akan diwujudkan secara bertahap dan melalui cara-cara yang tidak memiliki signifikan politik yang jauh dari jangkauannya.

"Ini akan terjadi dengan lambat, dengan lebih banyak langkah tambahan yang akan membawa negara-negara lebih dekat, tetapi terobosannya nyata belum ada di sini. Hal-hal perlu sedikit tenang, kita akan lihat di mana posisi pemerintah Netanyahu, menuju tetapi pada akhirnya adalah kepentingan semua negara yang terlibat untuk mencapai kesepakatan penuh,” ujar sumber Globes. 

(Ysl/Isk)