Entaskan Stunting, Pemprov DKI dan Menkes RI Sepakat Sinkronisasi Data By Name By Adress

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyamakan data untuk menyelesaikan persoalan stunting di Ibu Kota.

oleh Winda Nelfira diperbarui 01 Feb 2023, 13:50 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2023, 13:50 WIB
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, Rabu (01/02/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, Rabu (01/02/2023). (Dok. Liputan6/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menyamakan data untuk menyelesaikan persoalan stunting di Ibu Kota. Pasalnya, data stunting antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Pemerintah Pusat belum sinkron berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditemui usai Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, Rabu (01/02/2023).

"Membahas terkait dengan secepat mungkin menyelesaikan stunting yang pertama adalah sinkronisasi data," kata Heru.

Heru menjelaskan bahwa data yang sudah ada di Pemprov DKI dan Menkes RI akan dikombinasikan lebih kurang selama dua hari ke depan.

"Data kami sudah punya, Pak Menteri sudah punya tinggal dikombinasikan saja mungkin 1-2 hari nanti Pak Menteri bisa menyampaikan," ungkap Heru.

Pada Kesempatan yang sama, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa selama ini data stunting diambil dari data survei status gizi Indonesia. Menurut Budi, berdasarkan data itu status stunting di DKI Jakarta saat ini 14,8 persen.

"Jadi memang data stunting itu sejak beberapa tahun ke belakang memakai data survei status gizi Indonesia. Dulu biasa dilakukan tiga tahun sekali, sekarang kita lakukan setahun sekali supaya bisa kelihatan," kata Budi.

Data itu, lanjut Budi sudah dekat dengan target nasional yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). DKI Jakarta, ujar dia berada di provinsi dua terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kendati demikian, data itu belum seutuhnya berdasarkan nama dan alamat.

"Sekarang nomor 2, data survei status gizi Indonesia ini survei, jadi ada statistiknya, ada asumsinya. Dia belum benar-benar by name by address," jelas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Upaya Penyaluran Program Penanganan Stunting

Ilustrasi Stunting
Ilustrasi Stunting. Foto: Ade Nasihudin Liputan6.com (9/11/2020).

Budi menyampaikan bahwa data itu tetap dipakai agar terjadi konsistensi dengan data terdahulu. Namun, pada 2023 ini bersama Pemprov DKI Jakarta data akan disandingkan agar program penanganan stunting tersalurkan dengan cepat.

"Kita tetap pakai data survei agar konsistensinya ada, kalau berubah mendadak kan nggak bagus. Tapi kita akan sandingkan, berkerja sama dengan DKI karena DKI termasuk maju registrasi data by stunting, kita bandingkan data by name by address, dengan data survei seperti apa," kata dia.

Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi
Infografis Stunting, Ancaman Hilangnya Satu Generasi. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya