Polemik Tanah Merah Seret Nama Anies dan Jokowi, NasDem Jelaskan Sejarahnya

Liputan6.com, Jakarta Insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret 2023 menimbulkan polemik baru di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian menarik permasalahan Tanah Merah.

Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menjadi perbincangan publik akibat adanya kontrak politik di Kampung Tanah Merah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan sejarah panjang perjalanan Tanah Merah menjadi tempat pemukiman warga yang berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang.

Dia menuturkan, wilayah tersebut awalnya merupakan rawa-rawa dan sawah, yang mana dalam planning kota di jaman Belanda daerah tersebut tidak termasuk daerah yang memang akan dibangun.

Sebab, sekitaran tempat terdapat penampungan air, karena ada beberapa sungai yang melintas di sepanjang daerah itu. Namun, pada tahun 1970 mulai adanya pembangunan karena sekitaran rawa dan sawah dilakukan pengurukan tanah.

"Antara peta topograf tahun 1911 sampai 1950an tidak ada perkembangan pembangunan sama sekali di daerah situ. Tetap jadi daerah rawa dan sawah. Barulah pada tahun 1970-an mulai dibangunlah daerah tersebut, 1970-an pertengahan. Baik itu Depo Pertamina maupun perumahan-perumahan yang kemudian perumahan-perumahan ini menguruk lahan-lahan sawah dan rawa," kata Taufik, saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2023).

Dia pun menjelaskan, sejak jaman dahulu disekitaran Depo Pertaminan Plumpung yang dahulu merupakan rawa-rawa, sudah terbangun kampung-kampung kecil yang bentuknya seperti pulau-pulau di tengah-tengah rawa.

Ketika pertengahan tahun 1970 karena banyaknya dibangun perumahan serta pertokoan, memunculkan kampung-kampung yang tadinya berbentuk seperti pulau-palau terpisah di antara rawa dan sawah akhirnya tersambung menjadi satu daratan karena adanya urukan tanah yang dilakukan disekitaran wilayah tersebut.

"Posisi di Depo Pertaminan Plumpang ini dari awal sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kampung-kampung kecil yang bentuknya pulau-pulau ini, tapi memang terpisah dengan rawa. Depo Plumpang ini adalah awalnya rawa, oleh karena itu, ada pengurukan besar-besaran tersebut maka beberapa kampung ini jadi meluas," jelas Taufik.

Namun, kata dia, tanah-tanah yang ditempati tidak terjaga, tidak jelas kepemilikannya dan tidak jelas statusnya. Akan tetapi, karena adanya pengurukan tanah besar-besaran itu yang membuat kampung-kampung ini semakin menyatu dan menimbulkan banyak warga yang tinggal disekitaran Depo Pertamina Plumpung.

"Oleh karena itu, kita harus bisa memahami mengapa kemudian daerah Tanah Merah ini banyak ditinggali oleh banyak orang. Karena memang lahan tersebut wilayah tersebut adalah hasil urukan yang dari dahulu kala itu tidak jelas statusnya," jelas Taufik.

Sehingga, menurutnya problem mendasar dari persoalan Tanah Merah adalah persoalan tata ruang pembanguan, tata ruang kota yang dari dahulu kala dari sejak 1970 akhir itu sudah tak kelola dengan baik.

"Sehingga kita tidak bisa menyalahkan warga yang kemudian tinggal di daerah tersebut sejak sedemikan lamanya sejak mulai adanya pembangunan di situ sejak pertengahan 1970an itu mulai ramai orang datang ke sana," kata Taufik.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto sudah mengidentifikasi kepemilikan lahan yang berada di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Pihaknya tengah mengukur mana lahan yang dimiliki PT Pertamina dan warga.

"Kemarin Kakanta (kepala kantor pertanahan) Jakarta Utara sudah saya perintahkan langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi, identifikasi mana yang dimilki rakyat, mana punya Pertamina, mana punya PT kan, itu mana saja," kata Hadi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Mantan Panglima TNI ini menunggu hasil lahan yang sudah diukur itu. Nantinya, dia akan membuat keputusan untuk membantu kedua belah pihak.

"Silahkan diukur kemudian hasilnya nanti dilaporkan ke saya sehingga saya bisa mengambil keputusan untuk membantu Pertamina, dan termasuk membantu masyarakat," ucapnya.

Hadi belum bisa memastikan apakah akan memberikan lahan itu ke warga. Menurutnya, pihaknya perlu melakukan pemetaan dengan Pertamina apakah area Depo BBM Plumpang itu masuk zona aman atau bahaya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com