Ada Demo di Depan Gedung DPR, Cek Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

Polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Senin (13/3/2023). Hal ini imbas dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Partai Buruh di depan Gedung DPR/MPR.

oleh Ady Anugrahadi diperbarui 13 Mar 2023, 14:06 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2023, 14:03 WIB
Polisi melakukan penutupan arus lalu lintas di Exit Tol Slipi dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR
Polisi melakukan penutupan arus lalu lintas di Exit Tol Slipi dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (13/3/2023). (Foto: akun twitter @TMCPoldaMetro)

Liputan6.com, Jakarta - Polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Senin (13/3/2023). Hal ini imbas dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Partai Buruh di depan Gedung DPR/MPR. Demontrasi untuk menolak pengesahan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang.

"Kegiatan penyampaian pendapat dari Aliansi Buruh di depan Gedung DPR/ MPR JI. Gatot Subroto Jakpus, bagi pengguna jalan yang menuju arah Slipi diimbau agar mencari jalur alternatif lain," tulis akun instagram @tmcpoldametro dikutip, Senin.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, masyarakat yang menuju ke kawasan Gedung DPR/MPR diimbau mencari jalur aternatif.

"Alih arus lalu lintas dilaksanakan pada Senin pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai," ucap Trunoyodo dalam keterangan tertulis.

Berikut rekasaya arus lalu lintas:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR/MPR dibelokkan kiri ke Jalan Gerbang pemuda

2. Arus lalu lintas dari jalan Gerbang Pemuda arah Gedung DPR/MPR diputar balik di Kolong layang farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda.

3. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gelora diluruskan Jalan Tentara Pelajar

5. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika diluruskan ke Jalan Gelora.

6. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelok ke kiri Jalan Asia Afrika.

7. Arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang pemuda ditutup diluruskan arah Semanggi

8. Apabila terjadi kepadatan bus di pintu 10 yang akan parkir di GBK maka sebelum simpang susun Semanggi di belokkan ke kiri arah Bundaran Senayan dan diarahkan masuk melalui pintu 7 GBK.


1.753 Personel Gabungan TNI-Polri Jaga Demo Buruh di Gedung DPR

Kegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (13/3/2023).
Kegiatan penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (13/3/2023). (Foto: akun twitter @TMCPoldaMetro)

Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Demo digelar di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat hari ini, Senin (13/3/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan, pihaknya siap mengawal aksi unjuk rasa dari elemen buruh dan Partai Buruh. Sebanyak 1.753 personel gabungan dikerahkan.

"Total kekuatan personel pengemanan ada 1.753 personel," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2023).

Trunoyudo menerangkan, 1.753 personel terdiri dari 1.474 personel Polda Metro Jaya, 160 personel Polres jajaran dan 199 personel gabungan dari TNI serta Satpol PP.

"TNI ada 100 personel," ujar dia.

 


Demo Dipusatkan di DPR

Demo Menolak Perppu Cipta Kerja
Aksi gabungan buruh, mahasiswa, dari berbagai elemen di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksi yang berlangsung pada Selasa (28/2/2023) ini, gabungan elemen masyarakat mengatasnamakan Gerakan Ultimatum Rakyat dan Protes Rakyat Indonesia bakal membawa 10 tuntutan. (merdeka.com/Imam Buhori)

Terpisah, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menerangkan aksi unjuk rasa akan dipusatkan di depan DPR RI dan diikuti ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek. Sementara itu, pada saat bersamaan, aksi juga akan dilakukan di ratusan kota industri besar yang ada di Indonesia.

Adapun tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi kali ini adalah menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI.

"Di mana dampak buruk omnibus law Cipta Kerja sudah dirasakan oleh buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah," kata dia dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (13/3/2023).

Infografis 6 Pasal Sorotan UU Cipta Kerja
Infografis 6 Pasal Sorotan UU Cipta Kerja (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya