Survei Praxis: Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum, Layanan Publik Belum Memuaskan

Liputan6.com, Jakarta Jakarta Survei Praxis melakukan sebuah survei terkait persepsi dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik serta kualitas pemimpin yang diharapkan baik secara legislatif maupun eksekutif. Survei ini dilakukan secara independen dengan periode survei 13-18 Maret 2023 dengan mengambil 1.102 koresponden dengan tingkat kepercayaan kepercayaan 90% dan margin error kurang lebih 2,5 %. 

Direktur of Public Affairs Praxis, Sofyan Herbowo menjelaskan bahwa survei ini melibatkan koresponden di 12 provinsi dengan menggunakkan metode proporsional multi stage random sampling. 

"Survei ini dilakukan di 12 provinsi yakni (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau dan Lampung," ucap Sofyan ketika Konferensi Pers terkait Persepsi Publik Terhadap Pelayanan Publik, Kualitas, Pemimpin Eksekutif, Legislatif dan Konten Media di Petogogan, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023). 

Dalam hasil survei yang dipaparkan oleh Sofyan menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar layanan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dinilai kurang memuaskan.  

Tercatat di pemerintah pusat, 65,61% responden menganggap pembangunan ekonomi belum memuaskan, diikuti penegakan hukum sebesar 62,73%, dan infrastruktur dan pelayanan publik sebesar 56,62%. 

Sementara di pemerintahan daerah, sebanyak 65,06% responden menganggap infrastruktur dan pelayanan publik belum memuaskan, diikuti pembangunan ekonomi sebesar 62,70% responden, dan penegakan hukum sebesar 60,89%.

Hasil Survei Praxis juga menemukan bahwa Generasi Z atau Gen Z merasa penegakan hukum di Indonesia belum memuaskan. Ada sebanyak 90,80% generasi Gen Z dengan kisaran usia 16-25 tahun  yang merasa bahwa kuliatas kinerja pemerintah kurang memuaskan.

Dilanjutkan dengan generasi Y sebanyak 67,51% (kisaran 26-39 tahun), sedangkan generasi X sebanyak 49,30% (kisaran 40-45 tahun). 

Sofyan juga memaparkan secara umum bahwa sebanyak 62,62% responden menginginkan tokoh pemimpin yang berintegritas, jujur, memiliki visi yang jelas untuk masa depan, etos kerja, empati serta memahami kebutuhan konstituen, critical thingking dan problem solving.

Dia pun menjelaskan adanya perbedaan dalam memilih kualitas kepemimpinan baik menurut perempuan maupun laki-laki.

"Sebanyak 42,36 % responden laki-laki memandang kualitas yang penting dimiliki seorang pemimpin harus punya visi misi yang jelas. Hal ini berbading terbalik dengan perempuan. Sebanyak 44,68% responden melihat kualitas sosok pemimpin dari etos kerja dan dedikasi," ujar Sofyan.