Jokowi Buka Peluang Reshuffle Menteri dari NasDem

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang melakukan reshuffle atau mencopot menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai NasDem. Hal ini disampaikan Jokowi menyusul NasDem yang tak diundang dalam pertemuan enam ketua umum partai politik pro pemerintah di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ya bisa saja (reshuffle menteri dari NasDem," kata Jokowi kepada wartawan di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Kendati begitu, dia tak menyebut kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Saat ini, ada tiga menteri Partai NasDem yang duduk di kabinet yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi sendiri menyebut hubungan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh biasa saja. Namun, dia belum berencana bertemu Surya Paloh dalam waktu dekat.

"Belum ada (rencana)," ucap Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.

Hal ini, kata dia, karena Partai NasDem sudah memiliki koalisi sendiri di Pilpres 2024.

"Ya memang (NasDem) tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Sementara itu, kata dia, ketua umum partai politik yang diundang ingin membangun kerja sama politik lain. Jokowi menilai seharusnya partai pimpinan Surya Paloh itu tak boleh mengetahui strategi politik yang dibahas.

"Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Mestinya, ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang disini tau strateginya," jelasnya.

Dia menyampaikan hal tersebut wajar terjadi dalam politik. Jokowi menekankan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga pejabat politik.

Sehingga tak masalah apabila membahas politik, termasuk soal Pilpres 2024. Namun, Jokowi mengatakan dirinya tak lagi ikut campur apabila sudah ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres dan cawapres 2024.

"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," tutur dia.

"Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya gitu," sambung Jokowi sambil mengangkat tangan.