Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Jokowi Buka Peluang Reshuffle Menteri dari NasDem

Presiden Jokowi membuka peluang mereshuffle menteri-menteri dari Partai NasDem. Hal ini disampaikan Jokowi menyusul NasDem yang tak diundang dalam pertemuan enam ketum parpol pro-pemerintah di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 15 Mei 2023, 18:53 WIB

Diterbitkan 15 Mei 2023, 18:52 WIB

Jokowi Buka Peluang Reshuffle Menteri dari NasDem

Presiden Jokowi membuka kemungkinan akan melakukan reshuffle menteri dari Partai NasDem. Hal ini disampaikan Jokowi di sela kunjungannya di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang melakukan reshuffle atau mencopot menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai NasDem. Hal ini disampaikan Jokowi menyusul NasDem yang tak diundang dalam pertemuan enam ketua umum partai politik pro pemerintah di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu.

"Ya bisa saja (reshuffle menteri dari NasDem," kata Jokowi kepada wartawan di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).

Kendati begitu, dia tak menyebut kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Saat ini, ada tiga menteri Partai NasDem yang duduk di kabinet yakni, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi sendiri menyebut hubungan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh biasa saja. Namun, dia belum berencana bertemu Surya Paloh dalam waktu dekat.

"Belum ada (rencana)," ucap Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasan tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 2 Mei 2023.

Hal ini, kata dia, karena Partai NasDem sudah memiliki koalisi sendiri di Pilpres 2024.

"Ya memang (NasDem) tidak diundang. NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Jokowi Tegaskan Dirinya Pejabat Publik dan Politik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan) saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-8 Partai Nasdem di JIExpo, Jakarta, Senin (11/11/2019). Surya Paloh menyambut langsung kedatangan Jokowi di HUT Nasdem. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, kata dia, ketua umum partai politik yang diundang ingin membangun kerja sama politik lain. Jokowi menilai seharusnya partai pimpinan Surya Paloh itu tak boleh mengetahui strategi politik yang dibahas.

"Ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang baik. Mestinya, ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang disini tau strateginya," jelasnya.

Dia menyampaikan hal tersebut wajar terjadi dalam politik. Jokowi menekankan bahwa selain pejabat publik, dirinya juga pejabat politik.

Sehingga tak masalah apabila membahas politik, termasuk soal Pilpres 2024. Namun, Jokowi mengatakan dirinya tak lagi ikut campur apabila sudah ada ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai capres dan cawapres 2024.

"Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Berarti biasa kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan? Saya bicara berkaitan dengan itu bisa dong. Kan itu tugasnya seorang presiden," tutur dia.

"Hanya memang kalau sudah nanti ada ketetapan KPU baru saya gitu," sambung Jokowi sambil mengangkat tangan.