Ganjar Razuni: Dewan Pakar Golkar Sama Sekali Tidak Rekomendasikan Munaslub

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar, Ganjar Razuni, membantah isu pihaknya merekomendasikan adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

"Dewan Pakar Partai Golkar tidak memutuskan rekomendasi yang berisi adanya desakan munaslub, sama sekali tidak ada," ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Ganjar menduga ada pihak lain yang menunggangi jiwa dan semangat putusan Pleno ke-VIII Dewan Pakar Golkar. Dia menjelaskan Dewan Pakar Partai Golkar tak memiliki kewenangan dan hak untuk mengondisikan sebuah munaslub.

"Itu sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sejumlah sekurangnya 2/3 dari seluruh DPD Provinsi," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, munaslub juga bisa terselenggara jika terjadi kegentingan memaksa yang membuat partai terancam. Ganjar menyebut hal itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Terkait isu bakal ada munaslub, Ganjar menganggapnya dinamika dan dialektika atas perkembangan politik kepartaian Partai Golkar.

Ganjar menuturkan poin kedua rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar memberikan batas waktu agar Airlangga Hartarto menentukan pasangannya paling lambat Agustus 2023 adalah bersifat limitatif.

Sehingga, Ganjar menegaskan batas waktu itu diberikan bermaksud memotivasi DPP Partai Golkar khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas ke-X pada 2019.

"Sebagai mandataris munas, ketua umum wajib tunduk dan patuh pada amanat munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan Dewan Pakar Partai Golkar menunggu dan terus mendorong Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas 2019.

"Hingga pada saatnya kami pun akan mengadakan Rapat Pleno berikutnya untuk menyikapi bagaimana dan seperti apa pelaksanaan amanat munas itu," tegas Ganjar.

Ganjar Razuni menekankan, sikap resmi Dewan Pakar terkait deklarasi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar tetap berpegang pada putusan Pleno ke-VIII pada Minggu (9/7/2023) lalu.

Sebelumnya, desakan munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, yang tergabung dalam kelompok itu bahkan telah menyebut beberapa nama untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Beberapa nama yang disebut seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan. Itu kalau mau dilihat yang super hebat," kata Ridwan saat menghadiri acara Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang digelar para eksponen Partai Golkar di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Selain sosok Luhut Binsar Pandjaitan, Ridwan juga menyebutkan nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu ada Pak Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup senior kalau mau turun," kata Ridwan.

Ridwan menegaskan munaslub bukan barang haram di Partai Golkar. Bahkan, Airlangga Hartarto merupakan hasil dari munaslub pada 2017 silam. Ketua umum saat itu, Setya Novanto, tengah terjerat kasus korupsi.

"Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan. Airlangga itu hasil munaslub. Kok bilang enggak ada munalub, gimana," kata Ridwan.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com