Memahami Pernyataan Djarot Saiful Hidayat Terkait Neo Orba

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno yang merupakan Cucu dari Presiden pertama RI Ir. Soekarno, Dade Marhaendra bersuara terkait pernyataan kader PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut jika pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka cerminan neo orde baru (orba).

Menurutnya, hal tersebut perlu dikhawatirkan dan bisa saja terjadi di masa sekarang ini. Dade beranggapan jika neo orba bisa muncul pada situasi rezim yang marak melakukan KKN.

"Perilaku KKN kembali dipraktekkan oleh penguasa saat ini, sebagai bagian dari abuse of power yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Dade kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Dia menjelaskan jika sistem politik saat orba pun ditandai dengan maraknya KKN. Politik KKN tersebut yang kemudian ditentang oleh masyarakat hingga akhirnya membuat keruntuhan rezim.

Pada masa reformasi sekarang ini, menurut Dade, perilaku KKN semacam itu seolah kembali muncul dan mengkhawatirkan. Termasuk salah satunya lewat pencalonan Gibran Rakabuming Raka (GR) sebagai calon wakil presiden.

"Penunjukkan GR sebagai cawapres Prabowo Subianto sangat kental dengan praktek tersebut.(GR merupakan anak Jokowi) yang notabene masih sebagai presiden, yang sebetulnya secara UU pemilu tidak memenuhi syarat karena faktor usia, namun dipaksakan untuk tetap menjadi cawapres dengan menggunakan MK sebagai lembaga pemberi legalitimasi," tambah dia.

Langkah yang berpolemik tersebut dianggap Dade sangat nepotisme. Menurutnya, putusan yang diambil Ketua MK yang merupakan paman dari Gibran pun juga menjadi salah satu indikator nepotisme kental terjadi.

"Ini jelas bentuk nepotisme. Nepotisme dapat terjadi karena pimpinan tertinggi melakukan korupsi atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi lembaga lain guna memenuhi ambisinya," tambahnya.

Serangkaian upaya tersebut dinilai Putra dari Almarhumah Rachmawati Soekarnoputri ini menjadi bentuk abuse of power pemerintah sekarang ini.

Hal tersebut juga menjadi tindakan penghianatan kepada rakyat, Bangsa dan Negara. Termasuk, kata dia, pelecehan atas demokrasi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil & beradab."Sangat bertentangan dengan falsafah Pancasila," cetusnya.

Sebelumnya, Djarot menyinggung pencalonan Gibran yang berkaitan dengan putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK).

Djarot menyebut demokrasi telah mati dan MK telah dikebiri. Dia mengatakan rakyat cerdas dan telah bersikap atas penyimpangan hukum di MK.

"Ganjar-Mahfud MD pastikan akan terus perkuat demokrasi. Bersama kita hadapi Prabowo-Gibran sebagai cerminkan Neo-Orde Baru masa kini," ujar Djarot dalam keterangannya, dikutip, Minggu (5/11).Karena itu, Djarot mengajak parpol koalisi pengusung Ganjar-Mahfud Md bergerak menghadapi hal itu.