Jokowi: Pembagian Sertifikat Tanah Dirampungkan Pemerintahan yang Baru

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembagian sertifikat tanah masih terus berproses. Menurut dia, progresnya sempat dijeda akibat pandemi Covid-19 sehingga masyarakat masih harus menunggu mendapatkan hak atas tanahnya hingga tahun depan.

"Hitungan saya kalau tidak ada Covid, 2 tahun selesai 126 juta. Tapi ada Covid, ya mundur dikit ke tahun depan pun rampung dan pemerintah baru yang menyelesaikan," kata Jokowi saat bertemu warga di Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Jokowi menjelaskan, pada awal hitungannya, pembagian 126 juta sertifikat tanah ke warga bisa memakan waktu hingga 160 tahun. Sebab, pertahun hanya mampu membagikan 500 ribu sertifikat tanah.

"Mau sertifikat tanah jadinya 160 tahun? tunjuk jari yang mau," canda Jokowi.

Maka dari itu, lanjut Jokowi, dia meminta kementerian terkait untuk menggenjot kinerjanya. Sehingga, dalam satu tahun, jumlah sertifikat tanah bisa ditambah.

"Tahun 2016 saya minta 7 juta bisa, sekarang lebih dari 10 juta pertahun sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sudah 110 juta, tinggal sedikit lagi," ucap dia.

Jokowi memastikan, jika masyarakat sudah memegang sertifikat tanah maka tidak potensi sengketa yang merugikan rakyat jika ada pihak yang mencoba mengklaim hal tersebut.

"Kalau sudah pegang ini ada nama pemegang, hak luas tanah, alamat di sini, kalau ada orang datang ini tanah saya, 'ini tanah saya' sertifikatnya ada, udah diem," yakin presiden.

"Dulu sengketa pengadilan bertahun-tahun, gugat-gugatan karena tidak pegang ini, kalau sudah pegang sertidikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki maka adem ayem," tandas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa, 23 Januari 2024. Mengawali agenda tersebut, didampingi Ibu Iriana Joko Widodo, rombongan kepala negeri meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen yang sudah diperbaiki.

Sebelumnya, jalanan tersenut sempat viral dengan nama jeglongan seribu atau jalanan seribu lubang.

Saya ingin melihat selesainya seluruh ruas jalan yang kita kerjakan dengan Inpres jalan daerah (IJD) yang totalnya di seluruh Tanah Air Indonesia itu Rp14,6 triliun total 2023," ujar Jokowi kepada awak media, Selasa (23/1/2024).

Jokowi menjelaskan, Rp1,3 triliun dari total anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 40 ruas jalan di Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten Sragen sendiri diberikan anggaran Rp204 miliar untuk membangun tiga ruas jalan.

Jokowi juga menyebut bahwa ruas Jalan Surakarta-Purwodadi ini merupakan ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan paling berat. Hal tersebut dikarenakan sifat tanah yang dinamis sehingga sering menimbulkan kerusakan.

"Sehingga kita membangun ini dengan biaya jauh lebih besar Jalan Solo-Purwodadi memakai rigid beton biayanya besar dan kita harapkan ini lebih awet daripada kita aspal lagi," ucap Jokowi.

Jokowi mengungkap, pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp15 triliun untuk Inpres Jalan Daerah tahun 2024. Namun, realisasi kebijakan tersebut masih dalam proses perencanaan.

"Tahun 2024 akan ada inpres jalan daerah lagi sebesar Rp15 triliun nanti untuk Sragen berapa masih dalam perencanaan, untuk Jawa Tengah berapa, semuanya masih jalan proses perencanaannya," tutur Presiden. 

Sementara itu, Eko, salah seorang warga mengaku sangat merasakan manfaat dari pembangunan jalan tersebut. Bahkan jalan yang dulunya viral hingga disebut sebagai ‘Jeglongan Seribu’ tersebut kini sudah bagus.

"Wah jelek sekali, dulu viralnya itu jeglongan seribu, wisata jeglongan seribu, tapi setelah jalan diperbarui ini sudah bagus, sudah dicor semua, sudah lancar," ujar Eko

Presiden Jokowi juga meninjau langsung Puskesmas Toroh 1, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). Dalam kunjungannya, Jokowi ingin memastikan bahwa setiap puskesmas telah memiliki alat USG (ultrasonography) untuk membantu pemeriksaan kehamilan.

"Pagi hari ini saya datang ke Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, ingin memastikan bahwa puskesmas memiliki USG untuk mengecek kehamilan," ujar Jokowi kepada awak media di lokasi, Grobogan, Jawa Tengah, Selasa.

Dia mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas yang ada di seluruh Tanah Air. Presiden juga menyebut bahwa alat USG tersebut memiliki sistem yang baik sehingga diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia.

"Kita harapkan nanti semuanya memiliki USG semuanya sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengentasan stunting," ungkap Presiden.

Selain alat USG, pemerintah juga memberikan alat timbang bayi ke sejumlah posyandu di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah awal penanganan stunting yang akan terus diperbaiki ke depannya.

"Ada 300 ribu timbangan yang sudah kita berikan, yang sebelumnya tidak ada semuanya sekarang diberikan sehingga juga cek berat badan bayi, panjang balita, semuanya bisa dicek. Ini saya kira penanganan sejak dini seperti ini yang akan terus kita perbaiki," ucap Jokowi.