Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Kemenag Sebut Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Arab Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kementerian Agama (Kemenag) meminta Jemaah umrah Indonesia untuk mematuhi aturan pemerintah Arab Saudi, di mana masih bisa memasuki negara tersebut sampai 15 Zulkaidah 1445 H dan meninggalkan negeri tersebut sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 20 Mei 2024, 07:00 WIB

Diterbitkan 20 Mei 2024, 07:00 WIB

Kedatangan kloter perdana jemaah haji kuota tambahan di Bandara Madinah. Mereka akan diinapkan semalam di Madinah sebelum diberangkatkan lagi ke Makkah untuk ibadah umrah dan haji. (FOTO: MCH PPIH ARAB SAUDI 2023)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama (Kemenag) meminta Jemaah umrah Indonesia untuk mematuhi aturan pemerintah Arab Saudi, di mana masih bisa memasuki negara tersebut sampai 15 Zulkaidah 1445 H dan meninggalkan negeri tersebut sebelum 29 Zulkaidah atau 6 Juni 2024.

"Jemaah yang menggunakan visa umrah agar mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Segera kembali ke Indonesia sebelum masa berlaku visa habis," tegas Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie, dalam keterangannya yang dikutip Senin (20/5/2024).

Menurut dia, ada sejumlah risiko bagi jemaah umrah dan PPIU yang memberangkatkan jemaah umrah bila tinggal melebihi batas waktu yang ditetapkan Arab Saudi.

"Jemaah yang tinggal di Arab Saudi melebihi batas waktu tersebut dapat terkena masalah hukum, denda yang cukup besar, dan dideportasi dari Arab Saudi. Bila dideportasi maka Jemaah tersebut akan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi dalam waktu 10 tahun ke depan," ungkap Anna.

Adapun, penyelenggaraan Ibadah umrah berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Dalam Pasal 94 disebutkan berbagai bentuk kewajiban yang harus diberikan oleh PPIU kepada jemaah umrah, di mana salah satu kewajiban tersebut berupa memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai masa berlaku visa umrah di Arab Saudi.

"PPIU yang memberangkatkan Jemaah dan muassasah di Arab Saudi juga bisa kena denda oleh Pemerintah Arab Saudi. Kami sebagai pemerintah juga akan memberikan sanksi administratif kepada PPIU sampai dengan pencabutan izin berusaha. Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat di dalam PP Nomor 5 Tahun 2021," tutur Anna.

Visa Umrah Tak Bisa Digunakan untuk Berhaji

Anna juga mengingatkan bahwa visa umrah tidak bisa digunakan untuk berhaji. Pemerintah Arab Saudi saat ini juga tengah memperketat peraturan bahwa orang yang berhaji harus menggunakan izin resmi (visa haji).

Kementerian Agama akan mendata PPIU yang akan memberangkatkan Jemaah umrah dan yang masih berada di Arab Saudi.

"Kami sedang mendata PPIU yang masih akan memberangkatkan jemaah umrah di akhir musim dan PPIU yang masih memiliki Jemaah di Arab Saudi dan saat ini belum kembali," tutur Anna.

Memperketat Pengawasan

"Kami juga akan memperketat pengawasan keberangkatan umrah di akhir musim sekaligus menyampaikan secara langsung kepada PPIU agar jemaah umrah yang diberangkatkan benar-benar Kembali paling lambat tanggal 29 Zulkaiah," kata Anna.

Dia pun meminta kepada Asosiasi PPIU agar memberikan pembinaan yang lebih gencar kepada anggota melalui berbagai media.

"Kementerian Agama tentu akan melakukan pembinaan berupa sosialisasi kepada PPIU tentang kebijakan Arab Saudi tersebut. Kami juga meminta agar Asosiasi PPIU turut serta melakukan pembinaan yang lebih massif kepada anggota melalui berbagai cara baik pembinaan langsung maupun melalui media sosial," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓