Komisi II DPR Akan Panggil Pemerintah soal Mundurnya Ketua dan Wakil Kepala Otorita IKN

Liputan6.com, Jakarta Mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama wakilnya, Dhony Rahajoe menimbulkan banyak polemik dan spekulasi.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Kasihan menyebut, pihaknya akan memanggil pemerintah dan pengelola Otorita IKN (OIKN) untuk menjelaskan perihal tersebut.

"Komisi II akan memanggil pemerintah dan pengelola OIKN untuk menjelaskan hal ini. Publik juga harus tahu supaya tidak ada spekulasi yang terlalu jauh soal pengunduran pejabat OIKN ini," kata dia, dalam keterangannya, Selasa (4/6/2024).

"Apakah ini cermin adanya perbedaan kepentingan atau konflik tersembunyi antara pengelola OIKN dan pemerintah atau stakeholders lainnya? Atau ini sekedar soal manajemen di mana OIKN dinilai tidak mampu mencapai target pekerjaan? Atau mungkinkah ada penyimpangan yang terjadi? Dan pasti banyak lagi pertanyaan lainnya," sambungnya.

Dia menilai, permasalahn mundurnya kepada dan wakil OIKN harus dijelaskan oleh pemerintah mengingat IKN adalah proyek strategis nasional yang mendapat perhatian luas.

"Proyek IKN menelan anggaran yang sangat besar wajar jika kejadian ini mengundang perhatian luas," jelasnya.

Terlebih, mundurnya kepala dan wakil OIKN juga beriringan dengan sejumlah kebijakan lainnya yang kontroversial di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diantaranya, naiknya UKT di berbagai kampus negeri, rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atas bahan pokok/sembako hingga rumah bersalin, pemberlakukan Tapera.

Selain itu, pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas hingga mundurnya kepala dan wakil kepala OIKN.

"Entah, berikutnya apalagi kebijakan yang direncanakan pemerintah. Hampir semua kebijakan ini pasti akan menjadi beban bagi pemerintahan baru Prabowo untuk menyelesaikannya," ucapnya.

"Apalagi sebagian kebijakan itu bersentuhan langsung dengan golongan masyarakat menengah ke bawah. Apakah Jokowi sedang menguji kepemimpinan Prabowo? Wallahu'alam bishowab. Kita lihat saja perkembangan berikutnya," imbuh dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai, target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal dan terburu-buru.

Menurutnya, Kepala Otorita Bambang Susantono dan wakilnya, Donny Rahajoe mundur dari posisinya karena target itu hanya bisa dikerjakan oleh Bandung Bondowoso, agar bisa selesai sebelum upacara 17 Agustus 2024.

Adapun Bandung Bondowoso merupakan tokoh dalam cerita rakyat Jawa Tenggah. Di mana dia diminta membangun 100 candi oleh Roro Jonggrang sebagai syarat untuk bisa menikahinya dalam waktu satu malam, atau yang dikenal sebagai legenda Candi Prambanan.

"Intinya ini terlalu ambisius, kompleks baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung bondowoso jadi ketua IKN baru bisa ngejar Agustus," kata Deddy saat dikonfirmasi, Senin (3/6/2024).

Dia juga menyebut, dua pejabat itu bukan mundur melainkan dimundurkan alias dipecat, lantaran tak mampu capai target pemabngunan pemerintah.

"Yang saya dengar bukan mundur tetapi 'dimundurkan', karena tidak mampu memenuhi target yang diberikan. Sampai saat ini tidak ada satu investor pun memberikan kepastian untuk melakukan investasi," ungkap Deddy.

Ia menegaskan, target waktu dari pemerintah juga tidak masuk akal.

"Target waktu yang diberikan terlalu pendek dan ambisius, mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso," kata Deddy.

Menurut dia, banyak larangan ini itu yang membuat pekerjaan konstruksi lambat. Misalnya tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan yang menyulitkan proses konstruksi.

"Syarat green constructor company bikin para kontraktor juga kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan yang memperlambat pekerjaan," kata Deddy.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV Daniel Johan menilai, mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Donny Rahajoe membuktikan pembangunan IKN banyak masalah.

"Catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah-masalah yang ada di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/6/2024).

Menurut dia, target terlalu banyak dan tidak relevan dan banyak hal dalam persiapan belum tercapai.

"Seperti mengejar target-target untuk sampai 17-an misalnya. Target target pembangunan, infrastruktur, bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada," kata Daniel.

"Catatan penting sekaligus untuk semua yang terlibat benar benar menimbang kembali target target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa," sambungnya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com