Hasto: Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar Berpengaruh pada Peta Politik Pilkada Serentak 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar akan berdampak signifikan pada peta politik dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Menurut Hasto, pada pemilihan gubernur atau Pilgub 2024, terdapat banyak skenario yang diatur oleh pihak yang memiliki kekuasaan.

"Terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," ujar Hasto saat diwawancarai di Kawasan Senayan, Jakarta, pada Minggu (11/8/2024).

Namun, dia menambahkan, Pilkada 2024 di tingkat kabupaten/kota, cenderung lebih tenang dibandingkan dengan tingkat provinsi.

"Tetapi kalau di tingkat kabupaten/kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah," terang Hasto.

Ketika ditanya mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami perubahan pasca pengunduran diri Airlangga, Hasto tidak memberikan jawaban yang rinci.

"Terutama daerah-daerah yang padat penduduk, karena ada yang berpikiran bahwa ini Pilkada serentak dan tidak terjadi lagi lima tahun ke depan," kata dia.

Selain itu, Hasto juga mengindikasikan bahwa pengunduran diri Airlangga mungkin terkait dengan kepentingan politik untuk tahun 2029, dengan menggunakan skema hukum.

"Sehingga ini menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029, sementara bagi PDIP fundamen kekuasaan itu adalah kebawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani," papar Hasto.

Hasto menekankan, fundamental politik PDIP adalah memperkuat rakyat dan bukan dengan melakukan pengaturan kekuasaan, apalagi menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029.

"Itu fundamental politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029," tandas Hasto.

Reporter: Alma Fikhasari (Merdeka.com)

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan rasa prihatin terhadap kabar mundur Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Respons Megawati Soekarnoputri terkait hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto ketika menjawab pertanyaan wartawan, usai konferensi pers Soekarno Run 2024, di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Hasto mengatakan situasi politik terkini memberikan pembelajaran berharga bahwa kita harus betul-betul kokoh dan bisa bersatu secara kolektif.

"Dan kekuatan kolektif itu akan membuat kuat dalam menghadapi tekanan apapun. Di dalam kekuatan kolektif itu akan mampu menghadapi intervensi apapun, bahkan dengan menggunakan hukum sekali pun," ujar Hasto, Minggu (11/8/2024).

"Maka Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," sambung dia.

Hasto sendiri mengaku terkejut mendengar kabar mundurnya Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar. Ia mengaku langsung dipanggil untuk melapor ke Megawati Soekarnoputri.

Dia juga mengaku punya banyak pengalaman bersentuhan secara politik dengan Airlangga. Politikus asal Yogyakarta ini memuji sosok Ketum PartaiAirlangga sebagai komunikator yang baik.

"Dan membangun kerja sama politik yang baik di dalam, tapi kadang kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKP, Perindo, dan Hanura dan juga Partai Amanat Nasional," ucap Hasto.

"Sehingga ini sangat mengejutkan. Karena ini (masih masanya) dalam rangka Pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dari kami (ini merupakan) suatu hal luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," sambung dia.

Oleh karena itu, menyikapi dinamika politik nasional seperti ini, Hasto mengaku pihaknya akan berhati-hati.

"Dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik. Untuk betul-betul menunjukkan kedaulatan sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme terkait dengan kepemimpinan," terang Hasto.

Dia pun sedikit mengulas bagaimana PDIP memiliki pengalaman pada masa Orde Baru, dimana berbagai intervensi kekuasaan terjadi. Dan intervensi itu tujuannya adalah untuk mengerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan partai.

"Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, tantangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, tidak adanya supremasi hukum maka kami mengkhawatirkan itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk dalam perekonomian nasional kita," kata Hasto.

Meski demikian, dia menegaskan, PDIP tak ingin mencampuri urusan partai lain.

"Sebagai partai politik, PDI Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain. Tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi, itu sangat mengejutkan. Kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," pungkas Hasto.