Paus Fransiskus Bawa Pesan Perdamaian, GMKI Serukan Keadilan Sosial untuk Papua

Liputan6.com, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menilai, kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tidak hanya membawa pesan spiritual, tetapi juga keteladan nyata dalam kesederhanaan dan perdamaian yang menyentuh hati seluruh lapisan masyarakat.

“Momen ini (kedatangan Paus Fransikus) sebagai inspirasi penting bagi bangsa yang majemuk dan pluralis,” kata Ketum Pengurus Pusat GMKI Jefri Gultom melalui siaran pers diterima, Kamis (5/9/2024).

Menurut Jefri, Paus Fransiskus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang dikenal dengan sikap yang membumi dan selalu dekat dengan masyarakat. Hal itu kembali ditegaskan ketika Paus Fransiskus memilih untuk menggunakan mobil yang biasa selama kunjungannya di Indonesia.

“Langkah ini bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa Paus Fransiskus ingin menghapus jarak antara dirinya dan rakyat yang dilayaninya,” yakin Jefri.

Jefri meyakini, kesederhanaan Paus Fransiskus adalah pelajaran berharga bagi semua masyarakat Indonesia, terutama para pemimpin di negeri ini.

“Kekuatan seorang pemimpin terletak pada kerendahan hatinya dan kedekatannya dengan rakyat,” ungkap Jefri.

Selain simbol kesederhanaan, Jefri menilai Paus Fransiskus juga membawa pesan perdamaian yang sangat relevan dengan situasi di Indonesia saat ini. Terutama terkait isu Papua. Jefri berharap, kunjungan Paus Fransiskus mampu menjadi dorongan kuat untuk mempercepat dialog damai di Papua dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih.

“Kami percaya bahwa kunjungan Paus Franciscus yang sering disebut The Smiling Pope ini memberikan energi baru bagi perjuangan perdamaian di Papua. Paus, dengan kasihnya yang tulus, mengingatkan kita semua bahwa setiap manusia berhak hidup dalam damai, termasuk saudara-saudari kita di Papua,” Jefri menandasi.

Diketahui, Papua terus menjadi perhatian nasional dan internasional karena konflik yang telah berlangsung lama. Sejak beberapa tahun terakhir, data menunjukkan adanya peningkatan kekerasan di wilayah ini, termasuk bentrokan antara kelompok separatis bersenjata dan aparat keamanan, yang sering kali menyebabkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil.

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada tahun 2023, terjadi lebih dari 50 insiden kekerasan di Papua, yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Diketahui, permasalahan ekonomi dan sosial di Papua juga menjadi faktor. Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di sekitar 9,54%. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani konflik, yang melibatkan bukan hanya aspek keamanan, tetapi juga kesejahteraan dan keadilan sosial.