Jokowi Tunjuk Irjen Rachmad Wibowo Jadi Wakil Kepala BSSN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menunjuk Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Albertus Rachmad Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal ini Berdasarkan Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi.

Dalam salinan keputusan presiden tersebut, Irjen Rachmad Wibowo diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Sunarto membenarkan informasi tersebut.

"Benar, beliau telah mendapatkan kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Wakil Kepala BSSN, dan akan segera menyandang pangkat bintang tiga," kata Sunarto dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menurut Sunarto, bidang siber bukan hal baru bagi Irjen Rachmad Wibowo. Sepanjang kariernya, jenderal polisi bintang 2 itu pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan juga pernah terlibat dalam satuan Densus 88 Antiteror untuk menangani ancaman siber dari serangan teroris.

Sementara, terkait dengan pengganti Rachmad Wibowo sebagai Kapolda Sumatera Selatan, Sunarto mengaku belum mengetahuinya.

"Tentunya ini tugas berat, mohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia agar beliau mampu menjalankan amanah tersebut dengan sebaik baiknya," ucap Sunarto.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian berharap proses pemulihan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 akan selesai bulan ini, usai serangan siber ransomware yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kita harapkan bulan ini kita tuntaskan," kata Hinsa saat ditemui di acara Kompolnas di kawasan Jakarta Utara, Rabu (17/7/2024).

Sementara itu, Hinsa mencontohkan untuk yang sudah berhasil dipulihkan seperti Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Setelah itu, nantinya proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemulihan akan fokus kepada data untuk pelayanan masyarakat.

"Kita pada tahap pemulihan, tahap pemulihan. Sehingga pelayanan masyarakat sesuai dengan petunjuk presiden harus kita prioritaskan yang bersifat layanan masyarakat itu, dan sebagian sudah, sudah berproses, oke ya," tuturnya.