Hasto Kristiyanto Asyik Joget di Depan Logo KPK, Kelompok Pecinta Koplo

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto asyik berjoget di depan logo Kelompok Pemuja Koplo (KPK) yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terpampang dalam videotron panggung Soekarno Run.

Kegiatan tersebut salah satu rangkaian acara HUT PDIP ke-52 di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Sementara itu, Hasto dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 13 Januari 2025.

Berdasarkan video yang ramai di sosial media, Minggu (12/1/2025), Hasto tampak asyik berjoget bersama peserta Soekarno Run lainnya, dipandu alunan musik dan MC.

"Nggak mau pulang, maunya digoyang," kata MC lewat pengeras suara diikuti peserta.

Hasto terlihat mengikuti instruksi dan alunan musik. Dia tampak mengangkat-angkat tangannya ke atas, kemudian bergoyang pinggul hingga hampir berjongkok.

"Sampai bawah, sampai bawah," lanjut MC.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap persiapannya jelang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka di kasus suap Harun Masiku yang diagendakan besok, Senin 13 Januari 2025.

"Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto menyebut, perkara di KPK ini sudah cukup lama dan ia berkomitmen akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum.

"Hukum yang berkeadilan. Ya kami hormati terhadap seluruh proses yang ditujukan kepada saya," ujarnya.

Hasto bakal mengkuti seluruh proses dengan penuh keyakinan. Dia lalu bicara jalan terjal yang telah dilalui PDIP.

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Patramijaya memastikan kliennya akan memenuhi panggilan KPK pada Senin 13 Januari 2025.

"Ini adalah bentuk sikap yang tegas dari Pak Hasto untuk menghadapi proses hukum sebagai warga negara," kata Patramijaya dalam keterangannya, Sabtu 11 Januari 2025.

Namun demikian, lanjutnya, penghormatan terhadap hukum juga menjadi kewajiban semua pihak, apalagi KPK sebagai lembaga penegak hukum. KPK wajib mematuhi hukum.

"Kami mengajak KPK untuk mematuhi hukum salah satunya dalam bentuk menghormati dan patuh pada putusan pengadilan terkait perkara Wahyu Setiawan yang telah diputus mulai dari Putusan PN, banding hingga Kasasi," kata dia.