Guru Besar Hukum: Kejaksaan Lebih Dipercaya Dampak Kerja Cepat dan Tangani Perkara Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai bahwa kerja cepat dan konsistensi Kejaksaan Agung dalam menuntaskan perkara telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian, Kejaksaan dinilai lebih efektif dalam menangani kasus-kasus besar.

"Kejaksaan menangani perkara secara berkelanjutan. Begitu penyelidikan dimulai, langsung masuk tahap penyidikan dan penetapan tersangka, lalu dibawa ke persidangan. Kalau KPK, masih ada kasus yang belum terselesaikan. Tidak langsung tuntas,” ujar Hibnu saat menghadiri rilis survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) secara virtual, Minggu (9/2/2025).

Survei bertajuk ‘Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo’ yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025, melibatkan 1.220 responden, dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Selain responsif dan bekerja cepat, Hibnu menambahkan bahwa Kejaksaan juga menangani berbagai persoalan yang berdampak langsung pada masyarakat luas.

Salah satu contohnya adalah kasus kelangkaan minyak goreng, yang menjadi perhatian nasional.

Selain itu, Kejaksaan juga menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian mencapai ratusan triliun rupiah, yang menjadi faktor utama mengapa masyarakat lebih mempercayai lembaga tersebut.

“Apalagi visi Kejaksaan bukan hanya soal memidanakan, tetapi juga mengembalikan kerugian negara. Ini alasan kenapa Kejaksaan menjadi lembaga paling dipercaya,” kata Hibnu.

Hibnu juga menekankan bahwa Kejaksaan diharapkan bisa membongkar skandal dalam distribusi gas elpiji 3 kg, yang belakangan ini diduga terdapat indikasi korupsi.

“Kalau kasus gas ini bisa dibuka, akan memberikan dampak yang lebih baik lagi. Apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.

Melalui kerja cepat dan pendekatan komprehensif, Kejaksaan Agung semakin mengukuhkan posisinya sebagai lembaga hukum yang paling dipercaya publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.