Agus Buntung Dipastikan Tidak Dapat Amnesti, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan, tersangka kasus kekerasan seksual, I Wayan Agus Suwartama alias Agus Buntung, tidak akan mendapatkan amnesti.

Hal itu dikarenakan Agus Buntung tidak masuk dalam kategori narapidana yang layak untuk mendapatkan pengampunan.

"Saya rasa enggak akan dapat," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Eks Wakapolri ini mengungkapkan, perkara yang menjerat Agus Buntung berdampak luas. Apalagi, kasus yang menjeratnya itu membahayakan bagi masyarakat, terutama wanita.

"Jadi, kasus-kasus yang seperti itu yang dampaknya luas, kemudian membahayakan yang lain, itu tidak akan diberikan amnesti," tegas Agus.

Diketahui, ada empat kategori narapidana layak mendapatkan amnesti, salah satunya terkait kasus politik gerakan makar di Papua, tetapi tidak terlibat dalam aksi bersenjata.

Lalu, narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Selanjutnya, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara.

Berikutnya, narapidana kasus narkotika yang berstatus sebagai pengguna atau yang seharusnya menjalani rehabilitasi.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus Buntung pertama kali terungkap pada 7 Oktober 2024 setelah seorang mahasiswi melaporkan dirinya sebagai korban dari aksi yang dilakukan Agus.

Melalui laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB menetapkan Agus sebagai tersangka. Namun, dalam prosesnya, kasus tersebut sempat mencuat dan jadi sorotan publik khususnya di media sosial.

Pasalnya, Agus yang dikenal sebagai seorang pria disabilitas tanpa kedua tangan mengklaim difitnah oleh korban. Namun, seiring dengan berjalannya waktu banyak korban mulai muncul dan membeberkan pengalaman serupa dan mengalami pelecehan. Agus juga diketahui melakukan aksinya di tempat umum seperti homestay.

Baca Kronologi Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung, Fakta Baru hingga Modus Manipulasi Emosional

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menolak permintaan tanahan rumah pria berinisial IWAS alias Agus Buntung, terdakwa kasus pelecehan seksual dengan belasan korban.

"Pengalihan status tahanan dan tahanan rutan ke tahanan rumah tidak dikabulkan oleh majelis hakim," kata Ainudin, kuasa hukum Agus Buntung, usai sidang, Kamis (23/1/2025).

Adapun alasan hakim menolak permohonan Agus adalah untuk kelancaran sidang, sehingga Agus dapat dihadirkan tepat waktu.

"Alasannya dengan mempertimbangkan alasan subjektif bahwa masih dianggap perlu untuk tetap dilakukan penahanan terhadap Agus. Demi lancarnya persidangan," kata dia.

Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Mataram, Lalu Muhammad Sandi Iramaya, juga membenarkan alasan hakim belum mengabulkan permohonan Agus adalah untuk kelancaran sidang.

"Iya benar, majelis hakim masih menahan saudara IWAS dengan pertimbangan kelancaran sidang," ujar Lalu.

Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025), Agus mengeluhkan berbagai penyakit muncul selama ditahan karena kondisi kamar tahanan tidak sesuai dengan keinginannya.

Agus mengaku perlakuan petugas lapas terhadap dirinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah (KDD).

"Apa yang simpaikan oleh KDD itu tidak benar tentang kondisi dan perlakuan petugas lapas, dia borok borok di bagian pantatnya. Salah cara dibersihkan," ujar Ainudin, kuasa hukum Agus Buntung.

Lantaran merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut, Agus Buntung mengajukan pengalihan penahanan. Ia meminta menjadi tahanan rumah agar mendapat perlakukan yang layak.

"Ya kami minta pengalihan penahanan ke tahanan rumah, karena tidak ada pendamping yang profesional dan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KDD," ujar Ainudin.

Sementara itu, Ketua KDD, Joko Jumadi, mengklaim apa yang dilakukan oleh KDD sudah maksimal dan sudah sesuai prosedur, mulai dari petugas hingga kondisi kamar tahanan.

"Yang jelas aksesable itu sudah terpenuhi, itu yang dibutuhkan. Kalau soal nyaman dan tidak nyaman, namanya lapas atau penjara pasti tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah fasilitas itu dinikmati atau tidak. Nyatanya dia bisa mandi, bisa BAB bisa, kalau bicara soal nyaman tidak nyaman, tidak ada penjara yang nyaman," kata Joko Jumadi.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com