Penyadapan SBY, Ketua DPR: Indonesia Wajib Protes!

Ketua DPR Marzuki Alie meminta Kementerian Luar Negeri segera menindaklanjuti dugaan penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam KTT G20 di London pada April 2009 lalu. Penyadapan itu sangat tidak etis, karena pembicaraan melibatkan para kepala negara.

"Pemerintah lewat Kemenlu segera mengambil sikap. Jangan sampai semua pembicaraan presiden kita disadap di mana. Karena itu sangat merugikan kepentingan kita," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/7/2013).

Karena itu, kata Marzuki, sangat merugikan kepentingan Indonesia. Mana kala dalam per temuan itu ada hal-hal yang sebetulnya tidak harus terpublikasi.

"Artinya, kalau memang itu melanggar ketentuan dan merugikan pihak Indonesia, maka wajib disampaikan nota protes pada negara yang melakukan penyadapan tersebut," ujarnya. "Tindakan itu tidak bermoral."

Sebelumnya, laporan intelijen menyebut hasil penyadapan itu digunakan untuk mendukung tujuan diplomatik Australia, termasuk pula dukungan untuk memenangkan kursi jabatan di Dewan Keamanan PBB.

Indonesia diduga jadi target intelijen asing. Informasi mengagetkan ini dikabarkan Fairfax Media Limited, yang membawahi sejumlah media di Australia. Di antaranya Sydney Morning Herald dan The Age yang mengutip sumber intelijen.

Penyadapan diduga dilakukan terhadap Presiden SBY dalam KTT G20 di London, Inggris, pada April 2009 lalu. Negeri Kanguru juga disebut sebagai pihak yang memanfaatkan informasi itu.