SBY Terima 8 Butir `Komitmen Jakarta` dari Forum Pemred

Kongres Kebangsaan yang digelar Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) menghasilkan 8 butir Komitmen Jakarta. Komitmen Jakarta tersebut dibacakan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hadir sebagai pembicara utama Kongres Kebangsaan.

"Sebelum Bapak Presiden memberikan pidatonya, saya berikan Komitmen Jakarta," kata Ketua Forum Pemred Nurjaman Mochtar di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2013).

SBY menilai Komitmen Jakarta merupakan harapan Indonesia ke depan. Karena itu SBY memberikan apresiasi kepada Forum Pempred.

"Komitmen Jakarta saya nilai sebagai sebuah harapan pada masa depan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi pada Forum Pemred. Tema yang diangkat menarik dan menantang," ucap SBY.

Komitmen Jakarta merupakan hasil diskusi antara pejabat tinggi negara dan politisi dari berbagai parpol terkait haluan negara. Dalam diskusi yang berlangsung sejak Selasa 10 Desember kemarin ini, dihadiri Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Hamdan Zoelva, dan Ketua BPK Hadi Poernomo.

Hadir juga dalam acara ini Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

Berikut 8 butir Komitmen Jakarta yang diterima SBY dari Forum Pemred:

1. Kami bersepakat untuk memperkokoh rumah bangsa Indonesia sebagai rumah kebahagiaan dengan memperkuat Pancasila sebagai fondasi.

2. Kami sepakat perjuangan politik untuk bentuk negara yang melindungi, mensejahterakan segenap seluruh bangsa Indonesia dalam hubungan internasional.

3. Kami sepakat untuk konsolidasikan demokrasi berdasarkan prinsip demokrasi konstitutsi dipandang perlu untuk konsolidasi terhadap konsitusi negara, termasuk amandemen kelima konstitusi

4. Kami sepakat untuk perlunya penyempurnaan lembaga perwakilan pemerintahan melalui penataan kembali, sistem kepartaian, sistem pemilu dan sistem perwakilan, termasuk fungsi DPD, yang dapat mengembangkan partisipasi dan keterwakilan luas tanpa biaya mahal.

5. Kami sepakat atas perlunya penataan kembali otonomi daerah dalam suatu konektivias integrasi nasional, untuk meningkatkan partisipasi, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial.

6. Kami sepakat atas perlunya untuk memulihkan wibawa hukum dan keadaban publik melalui pemilihan aparat penegak hukum dan mahkamah yuridis yang bersih dan kompeten, penegakan etika penyelenggara negara

7. Kami sepakat atas pentingnya keberadaan haluan negara mengenai arah utama kebajikan pembangunan jangka, yang disusun melibatkan segenap lembaga negara dan rakyat.

8. Kami sepakat untuk meminta MPR agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang muncul dalam Kongres Kebangsaan ini. (Rmn/Sss)