Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Catat Sejarah Jadi yang Pertama Ditangkap saat Menjabat

Liputan6.com, Jakarta Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mencatat sejarah sebagai presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat. Langkah ini terjadi setelah ia memberlakukan darurat militer yang kontroversial pada Desember 2024, yang berujung pada krisis politik terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan. 

Yoon Suk Yeol, yang sudah dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024, kini menjalani proses hukum atas tuduhan pemberontakan. Proses penangkapannya dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) setelah beberapa kali upaya sebelumnya gagal karena bentrokan dengan tim keamanannya.

Penangkapan ini memicu respons beragam dari publik dan menjadi salah satu peristiwa politik yang mencuri perhatian masyarakat internasional. Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Kamis (16/1).

Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, langkah pertama sejak 1979, dengan alasan menjaga stabilitas nasional dari ancaman anti-negara. Namun, deklarasi ini mendapat kritik luas karena dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaan di tengah krisis politik. Kebijakan tersebut hanya berlaku selama enam jam sebelum dicabut setelah tekanan dari parlemen.

Darurat militer ini berujung pada pemakzulan Yoon oleh Majelis Nasional yang menilai tindakannya sebagai pemberontakan dan pelanggaran konstitusi. Proses pemakzulan disahkan dengan suara mayoritas, yang menghentikan sementara tugas kepresidenan Yoon hingga ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam pidatonya, Yoon menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman, tetapi ia juga meminta maaf kepada publik atas kebijakan yang kontroversial ini. Pemakzulan menjadi puncak dari serangkaian konflik antara eksekutif dan legislatif yang memperburuk situasi politik.

“Ini adalah langkah pertama menuju pemulihan tatanan konstitusional, demokrasi dan supremasi hukum,” kata Yoon Suk Yeol, mengutip bbc.com

Penangkapan Yoon Suk Yeol dilakukan pada Rabu, 15 Januari 2025, setelah beberapa upaya sebelumnya gagal. Tim penyidik dari CIO, yang didukung oleh ribuan petugas keamanan, menggunakan alat berat untuk menerobos barikade di kediaman presiden. Situasi sempat memanas dengan bentrokan kecil antara penyidik dan tim pengamanan presiden.

Setelah negosiasi intens, Yoon akhirnya menyerahkan diri dan dibawa ke kantor CIO untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pesan video yang dirilis sebelum penangkapannya, Yoon menyatakan bahwa ia akan bekerja sama demi mencegah pertumpahan darah meskipun menganggap surat perintah penangkapannya ilegal. Proses hukum kini berlanjut dengan Yoon ditahan sementara di Pusat Penahanan Seoul.

Penangkapan ini menjadi preseden penting dalam sejarah politik Korea Selatan, menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum, termasuk presiden yang sedang menjabat.

"Saya memutuskan untuk hadir di hadapan CIO, meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan," tambahnya.

Pemakzulan Yoon Suk Yeol telah mengguncang stabilitas politik Korea Selatan, dengan Menteri Keuangan Choi Sang-mok ditunjuk sebagai penjabat presiden. Keputusan ini diambil setelah penjabat presiden sebelumnya, Han Duck-soo, juga dimakzulkan oleh parlemen.

Krisis politik ini telah mengganggu jalannya pemerintahan, dengan banyak kebijakan utama terhenti. Pemerintah kini fokus pada upaya stabilisasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Selain itu, partai oposisi merayakan langkah penangkapan Yoon sebagai kemenangan untuk demokrasi dan supremasi hukum.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan Yoon akan diperkuat. Jika pemakzulan disahkan, pemilu presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.

Pemakzulan dan penangkapan Yoon Suk Yeol merupakan catatan sejarah sebagai kasus pertama dilakukan terhadap seorang presiden yang menjabat di Korsel.

Sebelumnya, negara ini memiliki sejarah panjang dalam mengadili dan memenjarakan mantan pemimpinnya, yang dilakukan saat sudah tidak menjabat lagi.

Beberapa mantan presiden yang terkait kasus serupa di antaranya Park Geun Hye dengan kasus penyalahgunaan jabatan, kemudian Chun Doo Hwan, Yun Poo Sun hingga Lee Myung Bak.

Yoon ditangkap atas tuduhan pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer yang dinilai melanggar konstitusi.

Jika pemakzulan disahkan, Yoon akan diberhentikan dari jabatannya dan pemilu presiden baru akan diadakan.

Reaksi publik terbelah, dengan pendukung Yoon memprotes langkah ini, sementara penentangnya merayakan penegakan hukum.

Pemerintah fokus pada stabilisasi politik dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulan Yoon.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok saat ini menjabat sebagai penjabat presiden setelah pemakzulan Yoon.