6 Presiden yang Pernah Dimakzulkan, Ada dari Indonesia dan Terbaru dari Korea Selatan

Liputan6.com, Jakarta Proses pemakzulan terhadap seorang presiden merupakan langkah hukum dan politik yang tidak mudah dilakukan. Namun, dalam sejarah dunia, sejumlah pemimpin negara telah mengalami hal tersebut akibat berbagai pelanggaran yang mereka lakukan saat menjabat. Pemakzulan tidak hanya memengaruhi reputasi individu, tetapi juga menciptakan dampak luas bagi stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan.

Baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh berita pemakzulan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Pemimpin yang sempat memicu kontroversi dengan menerapkan darurat militer ini kini menghadapi tuduhan serius, termasuk pemberontakan. Peristiwa ini menambah daftar panjang pemimpin dunia yang harus lengser sebelum masa jabatan mereka berakhir.

Dari Indonesia hingga Amerika Serikat, cerita pemakzulan selalu menarik perhatian publik. Artikel ini akan membahas enam presiden yang dimakzulkan, termasuk alasan di balik pemakzulan mereka serta dampaknya terhadap negara masing-masing.

Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat pada 1999. Ia terpilih melalui dukungan mayoritas anggota MPR setelah masa reformasi yang menggulingkan Orde Baru. Namun, perjalanan politiknya tidak berjalan mulus.

Pada tahun 2001, Gus Dur menghadapi tuduhan terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana yayasan. Meskipun ia menyangkal tuduhan tersebut, langkah politik untuk memakzulkannya dimulai oleh anggota parlemen. Sidang Istimewa MPR akhirnya memutuskan mencopot Gus Dur dari jabatan presiden pada 23 Juli 2001.

Pemakzulan ini menimbulkan perdebatan panjang di Indonesia. Banyak yang menganggapnya sebagai langkah politik daripada berdasarkan fakta hukum. Namun, keputusan tersebut telah menjadi preseden penting dalam sejarah politik tanah air.

Donald Trump adalah satu-satunya presiden dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan sebanyak dua kali. Pemakzulan pertama terjadi pada 2019, saat Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya terkait percakapan dengan Presiden Ukraina. Dalam percakapan tersebut, Trump diduga meminta Ukraina menyelidiki rival politiknya.

Pemakzulan kedua terjadi pada awal 2021 setelah peristiwa kerusuhan di Gedung Capitol. Trump dituduh menghasut massa untuk menggagalkan sertifikasi hasil pemilihan presiden. Meski demikian, Senat membebaskannya dalam kedua kasus tersebut.

Kasus pemakzulan Trump menciptakan polarisasi besar di Amerika Serikat, mempertegas jurang politik antara Partai Republik dan Demokrat.

Yoon Suk Yeol menjadi presiden Korea Selatan yang dimakzulkan pada Desember 2024, setelah menerapkan darurat militer yang kontroversial. Langkah tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap demokrasi, memicu aksi protes besar-besaran di seluruh negeri.

Pada Januari 2025, Yoon akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang setelah bersembunyi selama berminggu-minggu. Penangkapannya menandai momen penting dalam sejarah Korea Selatan, negara yang dikenal dengan tradisi hukum yang ketat terhadap pemimpin yang melanggar aturan.

Park Geun Hye adalah presiden perempuan pertama Korea Selatan yang dimakzulkan pada 2017. Ia dituduh terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan sahabat dekatnya, Choi Soon-sil. Skandal ini memicu kemarahan publik dan aksi demonstrasi besar-besaran.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akhirnya menguatkan pemakzulan Park, memecatnya dari jabatan presiden. Kasus ini tidak hanya mencoreng reputasinya, tetapi juga mengubah lanskap politik di Korea Selatan.

Skandal tersebut menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Park akhirnya dijatuhi hukuman penjara, menutup karier politiknya yang penuh kontroversi.

5. Alberto Fujimori

Alberto Fujimori, yang memimpin Peru dari 1990 hingga 2000, dimakzulkan setelah terungkap skandal penyuapan besar-besaran yang melibatkan kepala intelijennya, Vladimiro Montesinos, dan kemudian dipenjara atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembantaian oleh regu pembunuh tentara yang menewaskan 25 orang dalam operasi antiterorisme

6. Carlos Andres Perez

Presiden Venezuela yang memerintah pada 1974-1979 dan 1989-1993, dimakzulkan pada 1993 karena menyalahgunakan dana publik dengan mentransfer dana negara ke rekening pribadi di New York, yang berujung pada tahanan rumah selama dua tahun.

Kasus pemakzulan ini mencerminkan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun prosesnya sering kali memicu perdebatan, pemakzulan adalah alat penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan.

A: Pemakzulan adalah proses politik di mana pejabat tinggi, seperti presiden, secara resmi dituduh melakukan pelanggaran serius saat menjabat.

A: Penyebabnya bervariasi, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran konstitusi.

A: Pemakzulan dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga akuntabilitas pejabat.