Pengamat: Somasi SBY Pancing Perlawanan Rakyat

Sejumlah orang telah masuk ke dalam target somasi Presiden SBY. Setidaknya tercatat, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Rizal Ramli, salah satu loyalis Anas Urbaningrum, yakni Sri Mulyono, dan anggota DPR Fahri Hamzah. Namun langkah SBY yang dilancarkan kuasa hukumnya, Palmer Situmorang itu dinilai bakal memancing kemarahan masyarakat.

"Somasi yang didilakukan Palmer Sitomorang atas nama SBY dan keluarga terhadap Rizal Ramli dan Fahri Hamzah, di satu sisi memang merupakan hak warga negara. Tetapi di sisi lain, jika somasi dilakukan dengan cara membabi buta justru akan menimbulkan sentimen negatif terhadap SBY sendiri," kata Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowokepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (31/1/2014).

Karyono meramalkan, kemungkinan bakal terjadi perlawanan balik yang lebih keras kepada SBY dan keluarga. Apalagi tingkat kepuasan publik atas kinerja Ketua Umum Demokrat itu terus menurun.

"Buktinya Rizal Ramli saja sudah didukung oleh ratusan pengacara yang siap menghadapi somasi SBY, apalagi nanti kalau banyak pihak yang akan disomasi, bisa lebih besar lagi perlawanannya," ucapnya.

"Ingat, dari berbagai hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY kian menurun. Begitu pun tingkat kepercayaan publik terhadap SBY sebagai presiden juga semakin merosot," imbuh Karyono.

Dia khawatir, somasi yang dilancarkan kuasa hukum SBY itu bakal melahirkan antipati rakyat dan kemunculan gerakan reformasi jilid II.

"Bayangkan, bila seandainya semua kelompok kritis disomasi maka SBY bisa dicap sebagai pemimpin yang anti-kritik. Maka hal ini bisa membangkitkan semangat perlawanan yang lebih besar," tutur Karyono.

Sementara itu, SBY memiliki tujuan di balik penunjukkan Palmer Situmorang dari Kantor Palmer Situmorang & Partners sebagai pengacara pribadi dan keluarganya. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Suharli menjelaskan, penunjukan pengacara keluarga SBY merupakan respons terhadap fitnah yang diterima orang nomor 1 di Indonesia.

SBY mengaku bisa menerima semua kritikan terkait kebijakan selama 9 tahun menjadi presiden. Namun, SBY mengaku tidak bisa menerima fitnah. "Itu bisa saja (tunjuk pengacara dari internal partai), tapi ini kan masalah umum. Jadi Jubir Istana lebih urusan negara. Kalau partai lebih ke arah internal. Ini khusus keluarga SBY saja. Jadi beliau bisa konsentrasi menyelesaikan masa jabatan, tidak tanggapi semua isu yang ada di keluarga," pungkas Melani. (Ndy)

Baca juga:
Tujuan SBY Tunjuk Pengacara Pribadi Jelang Habis Jabatan
Disomasi, Loyalis Anas Laporkan Balik SBY ke Komnas HAM
Anas Urbaningrum: Kok Rakyat Disomasi Pemimpinnya