Alasan Yamaha Indonesia Belum Juga Hadirkan Motor Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Yamaha Indonesia memastikan bakal meramaikan pasar kendaraan listrik. Namun untuk waktunya, pabrikan berlambang garpu tala itu belum dapat memastikannya.

Meski Honda telah merilis motor listrik lewat produk EM 1 e:, namun Yamaha tak ingin latah untuk cepat-cepat meluncurkan produk kendaraan ramah lingkungan guna menandinginya.

Menurut Antonius Widiantoro , Asst. General Manager – Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengatakan, pihaknya hingga kini masih fokus dalam melakukan survei terkait motor listrik seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Justru sekarang kami lagi cari apa yang diinginkan oleh konsumen makanya dilakukan Proof of Concept (POC) untuk e01 tujuan sebenarnya untuk mendapatkan masukan dari konsumen seperti apa motor listrik yang diinginkan secara spesifikasi, distance (jarak), harga, kemudian lama pengecasan. Itu sebenarnya yang lagi kami cari dan sekarang masih berproses," terang Anton di Probolinggo, Jawa Timur.

Lebih lanjut pria berkaca mata itu menyampaikan, jumlah responden yang telah mencoba Yamaha E01 sudah lebih dari 65 persen dari total target yang telah ditetapkan perusahaan. Dan sejauh ini, respons dari orang-orang yang telah mencoba E01 merasa cukup puas, baik dari segi dimensi, maupun daya jelajahnya.

"Mereka mengenalnya sebagai Nmax Elektrik. Walaupun sebenarnya motor listrik ini setara dengan motor 125cc," katanya.

"Kami juga tanyakan terkait produknya sendiri dengan (kemampuan) jarak tempuh 104 km itu diterima tidak? Kebanyakan sih terima," tambahnya.

Melalui survei itu, Yamaha juga mendapati harga yang pantas bagi E01 dari responden. "Mereka punya range acceptable soal harga kalau motor seperti ini paling banyak di angka Rp 40 sampai 60 jutaan," pungkasnya.

Insentif motor listrik akan dinaikkan menjadi Rp 10 juta yang tadinya hanya Rp 7 juta. Hal ini untuk mendorong agar masyarakat beralih ke motor listrik untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. 

Wacana itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai menghadiri rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Kemudian penguatan kendaraan listrik, ada wacana insentif dari Rp 7 juta ke Rp 10 juta, untuk motor listrik konversi, mempermudah urusan," kata Emil.

Dia menyebut, kajian mengenai sumber polusi menunjukkan konsentrasi partikel polutan PM2.5 tertinggi 75 persen berasal dari kendaraan bermotor. Sementara dari PLTU hanya berkisar 25 persen.

"Evaluasi dari jumlah kendaraan, karena hasil kajiannya PM2,5 zat paling berbahaya 75 persen dari kendaraan, Sementara itu wacana di masyarakat kan nyalahin PLTU ya, sementara (PLTU) itu cuma 25 persen dari kajian yang ada," kata Emil di Kantor Kemenko Marves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Oleh sebab itu, kata dia pemerintah memandang perlu adanya kajian ilmiah yang terukur secara valid menelusuri kebenaran sumber polutan di DKI Jakarta.

Lebih lanjut, dia juga meminta agar masyarakat tak langsung percaya dengan hasil pengukuran polusi udara yang beredar di publik.

"Apa dampaknya, dan harus secara ilmiah, ukuran yang sering dikutip media itu tidak semuanya terakreditasi, cuma bikin heboh, karena dikutip seakan-akan ilmiah. Itu alatnya sendiri alatnya harus disetujui LHK," kata Emil.

"Saya mohon media jangan dikit-dikit ngutip grafis dari tempat tempat yang sebenarnya belum tentu benar. Karena teknik mengukurnya itu sangat sensitif," sambung dia.

Pemerintah, lanjut Emil juga akan mengevaluasi jumlah kendaraan bermotor yang lalu lalang di wilayah Jabodetabek. Kebijakan work from home (WFH) hingga pemberian insentif kendaraan listrik juga akan diambil sebagai upaya mengurangi mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan bermotor