Sylvi: KJP Sudah Sejak Saya Jadi Kadis Pendidikan

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor urut satu, Sylviana Murni, menjamin kelangsungan program Kartu Jakarta Pintar. Sylvi mengatakan program yang menggratiskan biaya pendidikan itu bukanlah program calon petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Sylvi gerah. Hampir di setiap kesempatan kampanye, warga selalu bertanya soal kelanjutan KJP. Pasalnya beredar kabar, jika incumbent tak menang, program itu dihentikan.

"Itu namanya saja yang diubah-ubah setiap waktu oleh gubernur-gubernur sebelumnya," kata Sylvi pada Liputan6.com di Joglo, Jakarta Barat, Selasa (6/12/2016).

Dia menceritakan bagaimana proses program itu hadir dan mengakomodasi banyaknya warga Jakarta yang tak mampu melanjutkan sekolahnya karena biaya hidup dan mahalnya iuran pendidikan.

Sylvi menegaskan program penggratisan biaya pendidikan itu sudah ada sejak dia jadi birokrat. Kala itu, Sylvi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Tak akan dihapus (program KJP), enggak usah khawatir, program itu sudah ada sejak saya menjabat jadi Kepala Dinas Pendidikan pada 2005 lalu," terang Sylvi.

Dia menjamin, siapapun yang akan jadi Gubernur DKI Jakarta, program itu akan diteruskan. Namun, Sylvi menggaransi akan meningkatkan besaran KJP jika dia dan Agus Yudhoyono menang dalam Pilkada 2017.

"Karena itu masuk dalam 10 program kami," terang Sylvi.

Program yang dimaksud Sylvi ialah Peningkatan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru. Hal ini melingkupi peningkatan besaran KJP, peningkatan beasiswa miskin, peningkatan beasiswa prestasi dan bantuan pendidikan sekolah negeri, swasta serta Madrasah dan agama lainnya, termasuk peningkatan kesejahteraan guru-gurunya serta mendirikan SMA Unggulan gratis untuk siswa keluarga miskin.

Program inilah yang dia sosialisasikan pada warga Jakarta. "Ini pertanyaan dan keluhan yang paling sering saya dengar," kata Sylvi.

Sementara itu, dari data milik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, siswa penerima KJP pada 2014 dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa. Terdiri dari siswa sekolah negeri mencapai 422.548 siswa atau 73,7 persen dan siswa sekolah swasta mencapai 150.541 siswa atau 26,3 persen.

Kemudian, total jumlah penerima KJP pada 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa. Yang terdiri dari siswa sekolah negeri sebanyak 328.183 siswa atau 58,3 persen dan sekolah swasta sebanyak 233.225 siswa atau 41,7 persen.

Lalu, total jumlah penerima KJP tahap pertama pada 2016 mencapai 531.007 siswa. Dengan rincian, siswa sekolah negeri mencapai 310.118 siswa atau 58,3 persen dan sekolah swasta sebesar 220.889 atau 41,7 persen. Persentase jumlah penerima KJP pada 2015 dibandingkan 2016 tak ada beda.

Sylvi mengingatkan masyarakat, agar tak terpengaruh dengan isu penghapusan KJP jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak terpilih lagi jadi Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, KJP menurut Sylvi bukanlah program Ahok.

"Enggak usah takut dan percaya isu itu, KJP itu program pemerintah yang sudah lama. Kalau kami diberi amanah, kami akan tingkatkan," ucap Sylvi.