Ketua KPU DKI Buka Suara soal Pertemuan dengan Al Khaththath

Liputan6.com, Jakarta - Tudingan miring kembali menerpa Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno. Akun Twitter @ulinyusron menyebutkan ada pertemuan khusus antara Sumarno dan Koordinator aksi 31 Maret yakni Al Khaththath pada 28 Maret 2017 di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

"Pada saat hari libur nasional, Hari Raya Nyepi (Selasa, 28 Maret 2017), ternyata ada peristiwa menarik yang layak dapat perhatian," tulis @ulinyusron, Senin, 3 April 2017.

"Kalau pertemuan Ketua KPUD dengan FUI itu resmi kenapa tidak sabar menunggu hari kerja dan kenapa tidak dihadiri anggota KPUD lain?" sambung cuitan @ulinyusron disertai foto pertemuan Sumarno dengan Al Khaththath di sebuah ruangan di Kantor KPU DKI bersama 3 orang lain.

Mengonfirmasi hal tersebut, Sumarno membenarkan pertemuannya dengan Al Khaththath pada tanggal 28 Maret 2017. "Jadi memeng kan KPU DKI tidak ada hari libur. KPU DKI terbuka untuk seluruh kelompok masyarakat yang mau hadir ke sini, jadi ya diterima," kata dia saat dikonfirmasi, Rabu (5/4/2017).

Sumarno menjelaskan kedatangan Al Khaththath untuk menanyakan perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai seorang pemilih, tanpa terkait dengan pasangan calon manapun.

"Beliau tanya soal pemilih, 'apakah benar sekarang kalau milih tidak pakai KK kalau tidak masuk DPT? Gimana kalau belom terdaftar dalam DPT?' Soal-soal itu ditanyakannya," terang Sumarno.

Lebih jauh, dalam cuitan miring tersebut kerap dipertanyakan mengapa Sumarno hanya sendiri dari pihak KPU DKI yang menerima Al Khaththath bersama sejumlah rekannya.

Menjawab hal itu, Sumarno mengatakan pada hari itu hanya dia komisioner KPU DKI yang bisa menerima tamu, sementara rekan lain tengah sibuk dengan aktivitas yang berbeda-beda.

"Pada waktu itu memang ada kegiatan dari komisioner. Bu Betti sedang rapat di lantai 4, Pak Sidik koordinator rapat pemilih, Pak Fadil rapat logistik. Bu Dahlia sedang isi acara, dan yang ada hanya saya," tegas dia.

Sumarno menekankan bahwa pintu KPU DKI terbuka untuk siapa pun.

"Baik lembaga, kelompok-kelompok masyarakat, kepolisian, Pak Kapolda, Pangdam, gubernur, ormas, mahasiswa, pelajar, tim paslon, siapa pun, sepanjang mereka menyampaikan aspirasi terkait pemilih-pemilih yang tidak ada dalam DPT itu terseleksi betul. Hal itu dimaksud agar KPU DKI bisa jujur dan tidak berpihak," papar Sumarno.

"Teman Ahok juga pernah datang (ke KPU DKI) untuk verifikasi, Teman Ahok datang bukan berarti saya pro-Ahok dong?, lalu Pendukung AHY juga pernah datang juga, terus apa iya saya langsung (jadi simpatisan) AHY?" tutup dia.