Sekjen PSI Sebut Soeharto sebagai Simbol KKN

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni tidak yakin dengan komitmen pemberantasan korupsi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Karena Prabowo tak bisa dipisahkan dari rezim Orde Baru karena sebagai menantu dan orang kepercayaan Soeharto.

Bahkan, Antoni tak segan menyebut Presiden kedua RI itu sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Indikatornya adalah aktivis menurunkan dia karena praktik KKN oleh Soeharto dan kroninya pada zaman itu.

"98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN Korupsi Kolusi Nepotisme, dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto," ujar Antoni di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (30/11).

Hal itu menanggapi pernyataan Prabowo soal korupsi di Indonesia ibarat kanker stadium empat. Prabowo sampaikan itu dalam forum 'The World in 2019 Gala Dinner' yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/11).

Antoni menjelaskan secara legal formal proses hukum memang masih belum inkrah. Namun, secara politik menurutnya sangat jelas para mahasiswa dan aktivis saat itu menurunkan Soeharto karena alasan korupsi. Antoni menjamin itu karena sebagai salah satu orang yang turun menurunkan Soeharto.

"Apakah kita akan mengakui KKN itu bener? Atau kemudian mengecam orang yang menurunkan pak Harto dengan itu. Itu fakta politik baca saja koran zaman itu aksi mahasiswa video segala macem. Termasuk Pak Amien Rais," kata Antoni.

Antoni pun tidak takut apabila keluarga Soeharto atau Partai Berkarya yang meneruskan trah Cendana, melaporkan dirinya atas pernyataan ini. Seperti Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang diancam dilaporkan karena menyebut Soeharto guru korupsi.

"Tidak apa-apa kan bener secara logika politik," sebutnya.

Ketua Pembina Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengatakan, korupsi justru secara masif terjadi di era reformasi hingga sekarang ini. Hal itu dibuktikan dengan banyak para pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara akibat terjerat kasus korupsi.

"Bahwa Orba dinyatakan KKN, biangnya KKN dan sebagainya. Tapi nyatanya, fakta hukumnya itu membuktikan bahwa selama reformasi ini sudah ratusan orang kena OTT (operasi tangkap tangan)," terang Tommy.

Seharusnya, era reformasi sebagai momen untuk memperbaiki tatanan pemerintahan agar menjadi lebih baik. Bukan justeru malah sebaliknya, korupsi terjadi secara masif.

"Selama reformasi kasus korupsi menjadi pemenang utama," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi