PDIP: Tudingan Politik Dinasti ke Gibran Tak Mendasar

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan politik dinasti yang dituding kelompok tertentu terhadap Gibran Rakabuming Raka tak mendasar. Sebab, masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi virtual bertema Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, Hingga Respons Politik Dinasti yang digelar DPP PDIP, Jumat (24/7/2020). Hadir juga Gibran sebagai narasumber bersama Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Selain itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai penanggap.

Menurut Hasto, dalam era demokrasi dimana pelaksanaan Pemilu secara langsung, proses pendidikan politik rakyat berjalan cepat. Dampaknya, proses demokrasi meningkatkan rasionalitas publik.

"Masyarakat pada akhirnya melihat rasional. Yang dilihat adalah aspek kepemimpinan, aspek kinerja, aspek terhadap berbagai program yang ditawarkan oleh calon pemimpin, itu yang tetap menjadi dominan, dan menjadi referensi dari masyarakat untuk memilih," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto menganggap tudingan dinasti politik itu hanya menjadi bagian dari dialektika politik yang menyempurnakan seluruh rasionalitas publik.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Selain itu, politikus asal Yogyakarta itu meyakini kaderisasi politik memang dimulai dari keluarga. Dan pendidikan itu bukan menjadi fenomena tunggal.

"Bagi PDI Perjuangan itu terjadi di banyak partai. Hampir di seluruh partai politik. Yang penting di dalam proses menyiapkan seseorang menjadi pemimpin itulah yang dilakukan PDI Perjuangan," kata Hasto.

Hasto juga menekankan pihaknya mewajibkan setiap calon kepala daerah (cakada) dan wakil kepala daerah untuk mengikuti Sekolah Partai. Di sana, setiap cakada akan diberikan materi tentang pengelolaan anggaran yang prowong cilik, geopolitik, dan ideologi Pancasila. Hal itu demi menjawab tudingan bahwa sosok seperti Gibran tak memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Karena di situlah kualitas pemimpin itu kami kedepankan melalui sekolah partai," tegas Hasto.