Singgung Politik Dinasti, Sekjen PDIP: Kekuasaan Harus untuk Rakyat, Bukan Ambisi Keluarga

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyinggung soal politik dinasti atau ambisi keluarga dalam perpolitikan Indonesia. Hal itu disampaikan Hasto pada acara deklarasi dukungan Yenny pada paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Mulanya, Hasto Kristiyanto memuji Yenny yang ia nilai memilih memberikan dukungan atas dasar moral, bukan untuk ambisi keluarga.

"Saya yakin kita semua merasakan getaran rasa dari Mbak Yenny Wahid, suatu perenungan yang mendalam yang membuktikan bawah Indonesia adalah negeri spiritual, Indonesia adalah negeri yang digerakkan oleh suatu landasan moral, etika, ajaran tentang kebajikan, tentang kebenaran," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hasto menyatakan senada dengan Yenny bahwa kekuasaan harus untuk rakyat, bukan keluarga. "Bagaimana kekuasaan itu harus didedikasikan bagi rakyat, bangsa dan negara, bukan didedikasikan bagi ambisi orang-perorang, apalagi suatu keluarga," sambung dia.

Menurut Hasto, saat ini masyarakat ramai menyuarakan bahaya politik dinasti yang mulai menjamur di Indonesia.

"Itu suatu respons yang diberikan oleh masyarakat. semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, kapitalistik dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti," kata Hasto.

PDIP, kata Hasto, mendengarkan keluhan masyarakat akan dugaan rekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia maju capres cawapres.

"Kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yang didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat,” ujar Hasto.

Oleh karena itu, PDIP memastikan paslon pihaknya tidak akan menyetujui rekayasa hukum. Ia menyebut paslon Ganjar-Mahfud akan membawa keadilan bagi rakyat, bukan elite.

"Suara-suara itu lah yang kemudian direspons dan Pak Ganjar-Prof Mahfud Md adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua. Agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat bukan dari kalangan elite," pungkas dia.

Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto angkat suara, soal cap dinasti politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disematkan kepada Gibran Rakabuming Raka usai resmi dicalonkan sebabai wakil presidennya.

Menurut dia, tidak ada yang salah dalam dinasti politik selama tujuannya untuk Merah Putih.

"Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ini berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa?," ujar Prabowo Subianto di The Dharmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023).

Ketua Umum Gerindra ini melanjutkan, secara tegas dia pun mengakui jika dirinya adalah bagian dari dinasti politik. Sebab, mulai dari sang kakek, ayah hingga dirinya merupakan bagian dari kekuasaan negara yang terus mengabdi demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

"Saya juga dinasti. Saya anaknya Soemitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk RI. Kita dinasti, Dinasti Merah Putih. Kita Dinasti Patriot," tegas Prabowo.

Menteri Pertahanan RI ini pun meminta, publik dapat melihat apa yang sedang dijalankannya bersama Presiden Jokowi secara jernih.

Artinya, tidak lain tujuan dirinya bersama Gibran yang tidak lain adalah putra sulung dari Jokowi semata demi nusa dan bangsa.

“Berpikirlah yang baik, positif,” Prabowo menandasi.

Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden serta calon wakil presiden (capres-cawapres).

Hal ini disampaikan Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (24/10/2023). Utje menegaskan bahwa dukungan terhadap Prabowo-Gibran sudah lama diputuskan sebelum pertemuan dengan Jokowi.

"Bara JP (dukung) Prabowo-Gibran. Itu keputusan rapat. Sebelum ke sini (Istana), kami sudah putuskan kok tadi malam," jelas Utje kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Utje menegaskan tidak ada arahan dari Jokowi terkait pilihan politik Bara JP kepada salah satu pasangan capres-cawapres. Utje menyebut pertemuan dengan Jokowi pada Selasa malam ini juga tak membahas soal dukungan Bara JP ke Prabowo-Gibran.

"Ada (bahas politik). Jadi bagaimana supaya pemilu berjalan secara martabat, bagaimana pemilu berlangsung, kan di-reset-nya banyak relawan Pak Jokowi di kiri dan kanan, ini mestinya bisa bermatabat," ujar Utje.

Selain itu, pertemuan Bara JP dengan Jokowi juga membahas soal perkembangan jalan rusak di Pulau Sumatera. Pasalnya, Jokowi akan melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Sumatera Barat dan Sumatera Selatan pada 25-26 Oktober 2023.

"Cuma lapor mengenai jalan rusak, karena Bapak mau berkunjung ke Sumatera. Jadi ke Sumsel, Sumbar, dan Lampung itu mengenai proses jalan-jalan rusak yang Inpres itu. Itu aja yang kami laporkan perkembangnnya," tutur Utje.