Ganjar Pranowo soal Peningkatan Pelayanan Publik: Pemerintahan Enggak Boleh Baperan

Liputan6.com, Jakarta Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti kesetaraan dalam perencanaan pembangunan hingga kontrol publik terhadap aparatur, dalam kaitan meningkatkan program pelayanan masyarakat berkeadilan.

Hal ini menjawab pertanyaan terkait pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Moderator debat Valerina Daniel pun membacakan pertanyaan dari panelis.

Pertanyaan tersebut adalah indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan, sementara undang undang pelayanan publik mengkehendaki kesamaan perlakuan dan perhatikan kelompok khusus rentan perempuan anak dan disalibilitas, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?

"Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini, mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, satu menghadirkan dalam setiap musrenbang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain, termasuk orangtua. Kenapa, agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan," tutur Ganjar dalam debat capres 2024 di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Menurutnya, kesetaraan dalam perencanan pembangunan adalah hal yang paling diharapkan untuk merepresentasikan keinginan publik.

"Sehingga fisiknya kalau bangun mereka paham mana yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi protes," jelas Ganjar.

Kemudian yang kedua, lanjut Politikus PDIP ini, dari sisi aparatur mesti mendapatkan kontrol publik. Lewat pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode, dia akan membuat akses ruang komplain masyarakat kepada pemerintah.

"Satu ruang komplen publik yang pemerintahan enggak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps ehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus kemudian mengambil alih itu sehingga pelayanan bisa jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi," Ganjar menandaskan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada kejutan saat capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat perdana di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023).

Hasto menyebutkan, dalam debat kali ini Ganjar Pranowo akan menekankan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Ya kejutannya bahwa Pak Ganjar, Prof Mahfud itu apa yang disuarakan, itu apa yang menjadi kehendak rakyat. Contohnya masalah HAM, itu rakyat melihat enggak boleh ada pemimpin yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai welasasih," kata Hasto, saat diwawancarai di Kantor KPU, Jakarta.

Selain itu, Ganjar juga akan menegaskan bahwa kedaulatan ada ditangan masyarakat.

Hasto pun menyinggung pomelik RUU DKJ yang saat ini tengah menjadi polemik lantaran adanya usulan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden usai Jakarta tak menjadi ibukota.

"Tentang demokrasi, rakyat melihat bagaimana kedaulatan itu ditangan rakyat. Jangan sampai misalnya tiba-tiba ada rancangan undang-undang untuk DKI, gubernurnya ditunjuk. Nah ini kan bahaya-bahaya dalam demokrasi," tegas dia.

Selain itu, kata Hasto, dalam debat perdana juga Ganjar akan menyampaikan penegakan hukum harus adil kepada rakyat

"Terhadap penegakkan hukum, rakyat melihat keadilan itu menjadi sangat penting. Bagaimana keadilan dalam hukum dalam pendistribusian aset-aset negara, persoalan konflik tanah, itu karena tidak adanya keadilan di dalam hukum dan keadilan di dalam ekonomi, itu yang akan dibawa Pak Ganjar dan Prof Mahfud," imbuh Hasto.