Bantu Bawaslu, PDIP Kerahkan Satgas Anti Politik Uang

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jendral PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengecam keras praktek politik uang. Menurut dia, hal itu adalah suatu kejahatan pemilu yang harus dicegah dengan serius.

"Karena itu, PDIP mengerahkan seluruh satgas Anti-Money Politics untuk menangkap siapa pun yang mencoba membeli suara rakyat," tukas Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Ia menegaskan, PDIP siap melaporkan hal tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat keamanan demi membantu pengawasan pemilu. Satuan Tugas Anti Money Politics itu juga tidak akan bekerja sendiri.

"Mereka akan bekerja sama dengan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kami koordinasikan dengan Bawaslu dan seluruh aparat penegak hukum," lanjutnya.

Hasto juga mengaku optimistis bahwa elektabilitas Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin dan partainya akan tinggi. Menurutnya, hal ini dapat dilihat dari hasil banyak lembaga survei yang kerap mengunggulkan partai dan paslon usungannya.

“Hampir seluruh lembaga survei yang kredibel memberikan prediksi bahwa Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin akan mencapai 59,8 persen sekurang-kurangnya,” tutur Hasto.

“Itu (juga) belum dampak dari debat terakhir dan juga rapat umum rakyat yang dihadiri dengan antusiasme yang luar biasa, belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi kita, maka kami meyakini akan naik di atas itu,” ia melanjutkan.

Meski begitu, Hasto tetap menyerahkan pilihan sepenuhnya kepada masyarakat. Menurutnya, pemilu harus tetap berjalan dengan aman, damai, jujur, dan adil.

Hasto juga mengingatkan para pendukung untuk mengenakan baju berwarna putih.“Dan tidak ada pihak manapun yang bisa melakukan intimidasi politik. Kami menggunakan baju putih, semuanya untuk cermin politik itu bersih,“ ia mengakhiri.