Panitia Festival Film Purbalingga Ajak Ormas Anti-PKI Nobar

Liputan6.com, Purbalingga – Menjelang pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta, empat organisasi kemasyarakatan (ormas) tetap mendesak panitia membatalkan rencana tersebut. Di sisi lain, panitia tetap pada keputusannya untuk memutar film itu.

"Besok tetap jalan pemutarannya," ujar Direktur Festival Film Purbalingga, Bowo Leksono, Kamis, 26 Mei 2016.

Pemutaran film yang dituding bermuatan propaganda komunis itu akan digelar di aula Hotel Kencana Purbalingga mulai pukul 13.30 WIB, siang ini, Jumat (27/5/2016). Dalam pemutaran agenda puncak Festival Film Purbalingga itu, Bowo mengatakan akan mengundang sejumlah narasumber untuk mendiskusikan film tersebut.

Desakan penolakan pemutaran film tersebut bukan pertama kali diterima panitia festival. Beberapa hari menjelang pemutaran film tersebut, Bowo sempat dipanggil kepolisian. Dia diberi tahu jika rencana pemutaran film tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah ormas karena dituding ditunggangi komunis.

"Kami tidak paham dengan tuduhan tersebut. Pemutaran film tersebut menurut kami wajar. Karena ini bagian dari upaya pencerahan kepada generasi muda untuk mengetahui sejarah," ujar Bowo tanpa merinci ormas dimaksud.

Ia mengatakan, panitia merasa diintimidasi karena sejumlah ormas yang menolak rencana pemutaran film tersebut juga berencana akan mendatangi arena festival di Aula Hotel Kencana. Mereka mengancam akan membubarkan acara bila pemutaran film dokumenter itu tetap dilaksanakan.

Bahkan, sejumlah ormas juga telah memasang spanduk penolakan di area pelaksanaan FFP. Menanggapi ancaman tersebut, Bowo mengatakan pihaknya tenang-tenang saja.

"Kami mencoba akomodatif. Kami akan ajak pihak-pihak yang menolak pemutaran film tersebut untuk menyaksikan langsung filmnya. Benar atau tidak yang mereka tuduhkan bahwa film tersebut merupakan propaganda komunis," tutur Bowo.

Dalam surat penolakan yang salinannya diterima Liputan6.com, ada empat organisasi massa yang menamakan diri Aliansi Pemuda Cinta Pancasila Purbalingga yang mengajukan surat penolakan. Empat organisasi tersebut yakni Banser, Kokam, Pemuda Pancasila dan FKPPI.

Aliansi dalam suratnya menuduh film tersebut mengandung propaganda komunis. Mereka juga berniat mendatangi lokasi acara jika pemutaran tetap dilakukan.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Purbalingga, Satya Giri Podo membenarkan mengenai adanya pihak yang pro dan kontra dengan rencana pemutaran film dokumenter “Pulau Buru Tanah Air Beta” tersebut. Menurut Satya, ada tudingan bahwa film tersebut merupakan film propaganda komunis.

"Kami akan mencoba bersikap akomodatif. Kita coba cari jalan tengah," ujar Satya diplomatis.

Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq menilai persoalan ini terjadi karena tumbuhnya spectrophobia dalam masyarakat.

"Selama ini, mereka telah ditanamkan phobia yang bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa mengambil subjek komunisme, radikalisme agama, dan lain-lain. Intinya dengan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, masyarakat tetap dalam kendali penuh penguasa," kata dosen jurusan Ilmu Politik Unsoed itu.

Ia mengemukakan, gejala itu bisa dipahami karena sejak zaman Orde Baru sudah terjadi hal tersebut. Karena itu, ia mengemukakan kekhawatiran tersebut harusnya bisa dikikis dengan mengedukasi masyarakat secara luas agar tidak usah takut pada hal yang sebetulnya tidak perlu.

Sabiq juga menyarankan agar para pihak yang fobia dengan fenomena tersebut untuk lebih membuka wawasan.

"Bacalah buku-bukunya dulu sebelum memberikan penilaian. Tonton filmnya dulu lah sebelum memberikan tanggapan," ucap Sabiq.