Jawaban Pemkot Bandung soal Tudingan Buang Banjir ke Kabupaten

Liputan6.com, Bandung - Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, Jawa Barat, Iskandar Zulkarnaen membantah jika keberadaan Tol Air disebut memberikan dampak banjir yang lebih buruk kepada daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Kembang seperti Kabupaten Bandung.

Secara fungsi, menurut Iskandar, secara fungsi, Tol Air yang kini telah terpasang di wilayah Gedebage, Kota Bandung, layaknya rumah pompa. Air yang menggenang dan menutupi ruas jalan secara otomatis dipompa dan dipindahkan ke saluran semula yaitu sungai.

"Kita tidak pernah membuang air sembarangan, kita lewat saluran termasuk sungai. Prinsipnya apa yang kita lakukan itu memperlancar aliran yang memang seharusnya lancar, tidak ada sumbatan-sumbatan."

"Ya persepsi tetep sebetulnya bermuara ke Sungai Citarum juga dan tidak berubah (fungsi Tol Air), tidak merubah volume air juga memang itu sebetulnya lintasan air dari Cinambo yang karena terlalu besar lintas ke jalan kita masukin lagi ke sungai," ucap dia di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 1 November 2016.

Pada tahun ini, menurut Iskandar, Pemkot Bandung bakal memasang total empat pompa di kawasan Gedebage untuk memperlancar aliran air yang meluber ke jalan ketika hujan.

Sedangkan untuk pemasangan Tol Air di kawasan Pasteur, Iskandar menyebutkan hal itu masih menunggu hasil kajian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

"Sementara sudah lihat jalur, jadi jalur yang ada sudah ditinjau tinggal perencanaannya mungkin anggaran masih dalam kajian provinsi (Pemprov Jabar)," ujar dia.

"Sekarang kita fokus menertibkan bangunan yang menghalang seperti jalan masuk Hotel Topas, itu ada jembatan menghalangi air dari Babakan Jeruk. Selain itu ada beberapa bangunan di babakan jeruk yang akan kita tertibkan. Jadi memang ada beberapa jembatan masuk ke rumah yang rendah dan terlalu miring," Iskandar menandaskan.

Bencana banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Bandung Raya membuat Pemprov Jabar bergerak cepat untuk mengatasi musibah tersebut.

Wakil Gubernur Deddy Mizwar menuturkan Pemprov Jabar telah menggelar pertemuan pada Selasa, 1 November 2016, dengan pemerintah kabupaten/kota yang terkena dampak musibah secara langsung dengan menyusun Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP).

"Kita akan bentuk Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM IP) dengan skala prioritas di jangka pendek ini apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat, BBWS, provinsi, kabupaten/kota soal beberapa lokasi banjir yang sekarang ini terus-menerus terjadi," ujar Deddy.

"Solusi jangka panjang kan sudah ada. Jangka pendek ini, apa 1-2 tahun, sehingga fokus pada titik-titik lokasi dimana yang perlu diatasi lebih cepat," ucap dia usai pertemuan di Gedung Sate, Kota Bandung.

Demiz sapaan akrabnya berharap dengan melalui RAM IP ini bisa membuat tindakan dilakukan dengan tepat.

"Selain lokasi, waktunya juga harus jelas. Supaya penganggaran tepat jangan nantinya enggak dirancang dan pengganggaran keluar dari waktu yang ditetapkan," tutur dia.

Demiz menargetkan RAM IP akan tersusun pada 10 November 2016 mendatang.

Sementara itu Kepala Bidang Operasi BBWS Suwarno mengatakan sejumlah pengerjaan fisik bakal dilakukan pada 2017 mendatang. Termasuk, merehabilitasi Sungai Cibereum dan pembayaran lahan Cienteung serta Gedebage yang akan digunakan sebagai danau buatan.

"Semua fisik bisa, tapi masalahnya tanah, itu berlarut-larut. Permasalahan kita adalah tanah (pembebasan) seluruh pihak harus duduk bersama. Ada beberapa bagian (tanah) di barat Melong Asih, di hulu Cieunteung, agak hulu lagi di Rancaekek," ia mengungkapkan.

"Banjir Gedebage perlu sekitar 76 hektare, kita akan buat kolam retensi yang di atasnya jadi masjid terapung. Untuk Cieunteung kita sudah kontrak pembuatan kolam, kita sudah laksanakan fisik terutama pada 8.000 meter persegi yang pembebasan sejak 2013," Deddy Mizwar memungkasi.