Habis Dorong Motor ke DPRD, Mahasiswa Gelar Sidang Rakyat Bahas Pertalite

Liputan6.com, Pekanbaru - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Pekanbaru menguasai ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Senin, 5 Maret 2018. Mereka mendesak bertemu dengan perwakilan dewan terkait tingginya harga Pertalite di Bumi Lancang Kuning.

Hanya saja, tak ada satu pun wakil rakyat di gedung tersebut. Ratusan mahasiswa kemudian menggelar "sidang rakyat" sebagai protes mangkirnya 65 anggota DPRD Riau dari tugasnya.

Dalam sidang ini, 65 mahasiwa membawa foto anggota dewan yang dipasang di wajah. Mereka pun duduk sesuai dengan fungsinya, mulai dari ketua, wakil ketua dan anggota.

"Saya memakai foto Ketua DPRD Riau Septina Primawati. Sejak Jumat kemarin sudah dikontak, tapi sejak ketua DPRD ada, inilah yang tak berani menghadapi mahasiwa," ucap mahasiswa di Ruang Paripurna DPRD Riau.

"Dengan meletakkan topeng ini, karena saya tak sudi memakainya, sidang paripurna membahas Pajak Bahan Bakar Bermotor (Pertalite) dimulai," sambung mahasiwa tadi.

Dalam sidang itu, ratusan mahasiwa sepakat merasakan mahalnya Pertalite karena harganya tertinggi di Indonesia. Mahasiwa juga sepakat masyarakat dibuat sengsara karena diikuti dengan kelangkaan premium.

"Dan setelah pembahasan ini, kami sepakat menurunkan pajak 10 persen harga Pertalite menjadi 5 persen. Hari ini resmi turun, ini kemenangan kita kawan-kawan dan Perda ini harus dilaksanakan," kata mahasiswa.

Sebelumnya, ratusan mahasiwa lakukan konvoi dari fly over Sudirman pukul 15.30 WIB dengan mendorong motor sebagai tanda tak mampunya membeli BBM. Di gerbang, mereka sudah ditunggu puluhan polisi yang sudah berjaga sejak siang.

Puluhan personel Polwan dengan sigap menghadap puluhan mahasiwa yang sudah berdandan seram. Mereka menggambarkan wajah terluka dan terlunta akibat mahalnya Pertalite dan langkanya Premium.

Usai berorasi beberapa menit di luar gerbang, beberapa mahasiswa rupanya sudah masuk dari belakang. Hal itu memicu ratusan mahasiswa lainnya memaksa masuk. Polisi tak berdaya mengadang mahasiswa karena kalah jumlah dan membiarkan untuk menghindari bentrok.

Mahasiswa kemudian menuju Ruang Paripurna DPRD Riau. Karena terkunci, ratusan mahasiswa mendobrak untuk masuk, hingga kaca pecah dan satu pintu rusak akibat ditendang.

Dalam insiden saling dorong antara mahasiswa dengan beberapa petugas di pintu paripurna ini, seorang mahasiswa ditangkap polisi karena diduga sebagai provokator.

Meski sudah sekuat tenaga menahan, para mahasiswa tetap masuk ke Ruang Paripurna. Sidang rakyat pun digelar karena tak ada satupun anggota DPRD yang berada di gedung tersebut.

"Ini bukti anggota DPRD Riau tak berani menghadapi mahasiwa dan memperjuangkan nasib rakyat yang sudah sengsara akibat harga Pertalite dan langkanya Premium," ucap seorang orator mahasiswa.

Beberapa mahasiswa juga terlihat emosi karena rekannya ditangkap. Mereka terlibat adu mulut dengan beberapa polisi.

"Kami hanya ingin tahu di mana rekan kami, itu saja," kata seorang mahasiswa.

Ketegangan ini reda setelah beberapa pengurus BEM dan perwira polisi menenangkan situasi.

Terkait rusak dan pecahnya kaca pintu Ruang Paripurna, mahasiswa menyebut hal itu takkan terjadi kalau seandainya mereka dibiarkan masuk. Mereka pun berjanji menggantinya dengan patungan mengumpulkan koin.

"Untuk fasilitas yang rusak akan kami ganti dengan mengumpulkan koin. Dan perlu dicatat, hak itu takkan terjadi kalau kami dilarang masuk," ucap orator.

Usai menggelar sidang rakyat dan menyatakan telah menurunkan harga Pertalite, ratusan mahasiswa secara tertib keluar meninggalkan DPRD Riau. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan serta dimasukkan ke tong sampah.

Naiknya harga Pertalite di Riau terjadi sejak DPRD Riau mengesahkan Perda tentang pajak 10 persen. Harga semula Rp 7.600 menjadi Rp 8.000 akibat pengesahan pajak yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Riau itu.

Seiring dengan naiknya harga Pertalite, Premium yang selama ini menjadi BBM primadona mulai hilang dari pasaran. Bahkan, ada beberapa SPBU yang tidak menjual Premium lagi.

Pada Februari lalu, seorang anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby menyatakan pihaknya telah menyetujui pembentukan Pansus untuk merevisi Perda dimaksud. Dewan menjanjikan Pansus ini selesai bekerja pada April ini.

Saksikan video pilihan berikut ini: