Banjir dan Rob, PR Besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Liputan6.com, Semarang - Banjir dan rob di sepanjang pantura Jawa Tengah dan daerah-daerah lain masih terus memberikan sinyal ancamannya. Mulai dari Brebes yang menghancurkan harapan para petani, hingga banjir di Genuk Semarang dan Sayung Demak yang sampai tiga minggu tak juga surut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Hadi Santoso menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah butuh dukungan penuh pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seharusnya penanganan pencegahan banjir bisa dimaksimalkan.

"Ada 12 titik rawan banjir di Jateng yang penanganannya butuh dukungan," kata Hadi, Rabu (7/3/2018).

Dari barat bisa disebutkan mulai dari sistem drainase Sungai Cisanggarung, Kabupaten Brebes dan sistem Sungai Babakan, Brebes. Titik itu selalu banjir ketika curah hujan tinggi setiap tahunnya.

"Dilanjutkan sistem Sungai Pemali, khususnya lanjutan penanganan longsoran tebing Desa Tengki, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes," kata Hadi.

Banjir yang terjadi terakhir kali membuktikan bahwa sistem sungai di Brebes tak seperti yang diharapkan. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dari ujung barat Jawa tengah itu tak bisa ditangani secara parsial. Harus dilanjutkan dengan tanggul laut yang terintegrasi jalan tol Semarang-Demak. Ini sekaligus sebagai finalisasi penanganan banjir rob Kota Semarang,” kata Hadi.

Untuk di Kota Semarang, ada sistem Sungai Plumbon dan Bringin. Kemudian ke arah timur sistem Sungai Jragung, Tuntang di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Sistem Sungai Serang, Lusi, Juwana (Seluna) di Grobogan, Kudus, Pati, Jepara, dan Demak.

Tak hanya kawasan utara Jawa Tengah, di wilayah tengah dan selatan ada sistem Sungai Bengawan Solo, khususnya sub sistem Dengkeng Kabupaten Klaten. Lalu sistem Sungai Serayu, termasuk sub sistem Pelus Banyumas, sistem Sungai Citandui termasuk sub sistem sungai yang masuk Segara Anakan, Kabupaten Cilacap.

"Selain penanganan banjir dan sistem sungai, perlu dilakukan pula revitalisasi Danau Rawa Pening dan Segara Anakan. Titik-titik itu sangat mendesak segera dituntaskan dan setop diwacanakan," kata Hadi.

Banjir yang membuka tahun 2018 salah satu penyebabnya adalah belum tuntasnya pengelolaan sistem sungai-sungai yang ada. Selain faktor sedimentasi, kerusakan daerah aliran sungai juga harus diperhatikan dan dikembalikan ke bentuk asal.

"Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jelas kedodoran menangani karena banyak problem yang kewenangannya berada di pemerintah pusat. Otomatis pemerintah provinsi hanya bisa mengusulkan dan terus mendesak," ujar Hadi.