Soekarnopura Pengganti Nama Jembatan Holtekamp Jayapura

Liputan6.com, Jayapura - Pemerintah Kota Jayapura, Papua, meminta Jembatan Holtekamp diberi nama Jembatan Soekarnopura, sesuai dengan nama awal Kota Jayapura. Sebelum berganti nama menjadi Kota Jayapura, kata Jayapura berganti nama sebanyak empat kali, yakni Holandia, Kotabaru, Soekarnopura dan Jayapura.

Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Holandia. Nama tersebut diberikan oleh Kapten Sachse pada tanggal 07 Maret 1910. Arti Holandia adalah "Hol" yang berarti lengkung dan teluk, sementara "Land" berarti tanah yang artinya tempat yang berteluk.

Geografi Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda. Kondisi alam yang berlekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sache untuk mencetuskan nama Holandia.

"Kami berharap nama Soekarnopura digunakan untuk nama jembatan itu," ucap Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di sela pengangkatan bentangan ke-2 Jembatan Holtekamp, Kamis, 15 Maret 2018.

Jembatan Holtekamp membentang sepanjang 112,50 meter yang akan menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, serta wilayah perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Untuk mengejar konstruksi jalan yang menghubungkan Jembatan Hamadi ke Holtekamp, Pemerintah Kota Jayapura akan menyelesaikan jalan sepanjang 300 meter dari Hamadi menuju Holtekamp, untuk menurunkan elevansi ketinggian gunung menjadi 21 meter, sesuai dengan kondisi badan jalan dan jembatan tersebut.

"April akan lelang dan Mei akan melakukan fisik lapangan, sehingga target Oktober atau November pengerjaan jalan diharapkan selesai dan diharapkan pada 2019 jembatan ini dapat diresmikan menjadi ikon Kota Jayapura. Dana yang kami siapkan tahun ini sekitar Rp 35 miliar," Rustan membeberkan.

Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Iwan Zarkasi menuturkan usulan nama yang diberikan pemerintah setempat tak akan mengalami masalah, karena pemerintah pusat sangat terbuka dengan usulan nama dari daerah. "Usulan ini akan saya sampaikan kepada Pak Menteri," katanya.

Walau begitu, sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam menyelesaikan jalan penghubung ke jembatan dapat dilakukan bersamaan. Saat ini, tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura untuk membangun dan membebaskan lahan sepanjang 300 meter dari Hamadi ke arah jembatan tersebut. Sementara, tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua membangun jalan sepanjang 299 meter dari Holtekamp menuju ke Jembatan Holtekamp.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sekitar pukul 15.00 WIT, bentangan ke-2 Jembatan Holtekamp dipastikan telah terpasang pada posisinya. Sebelumnya bentangan pertama jembatan itu terpasang pada 21 Februari 2018.

Direktur Infrastruktur PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, M. Toha Fauzi menuturkan pembangunan Jembatan Holtekamp mencapai 95 persen. Setelah pengangkatan bentangan jembatan yang kedua, maka dilakukan pengelasan yang membutuhkan waktu 7 hari. Usai pengelasan jembatan itu, hingga waktu penyelesaian membutuhkan 7 hari lanjutan kembali.

Proses menaikkan jembatan, biasanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Tapi pada proses menaikkan bentangan jembatan tahap pertama dilakukan lebih cepat 1,5 jam dari waktu yang direncanakan.

"Kondisi cuaca hari ini normal. Kami berharap semua berjalan lancar. Untuk menaikkan bentangan jembatan disesuaikan dengan kecepatan angin maksimal 5,14 meter per detik dan kecepatan arus maksimal 0,70 meter per detik, lalu tinggi gelombang maksimal 0,45 meter, serta maksimum curah hujan 300 mm.

Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Iwan Zarkasi menambahkan jika Jembatan Holtekamp sudah dalam proses penyelesaian, maka direncanakan akan dibangun sejumlah objek wisata di sekitar jembatan.

"Jembatan ini sangat indah. Jangan nantinya justru menjadi tempat berjualan di bawah jembatan. Kami ingin jembatan ini difungsikan dengan baik. Bisa saja ada sarana olahraga pantainya, ada laguna untuk wisatawan dan dilengkapi dengan fasilitas hotel. Saat ini, kita sedang mencari konsepnya untuk pola kerja sama dengan swasta dan pemerintah daerah," ucap Iwan.

Wakil Wali Kota Jayapura berharap adanya pengembangan wisata air di sekitar jembatan tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, apakah ada desain utuh masterplan rencana pengembangan wisata air atau justru desain itu harus dilakukan oleh Pemkot Jayapura.

Jika pemerintah pusat dan kementerian terkait ingin melakukan pembangunan wisata air itu, silahkan saja. biarkan pemerintah daerah hanya menyediakan lahannya," ujar Rustan.

Sebelumnya, Pemkot Jayapura telah memiliki Kapal Wisata Youtefa yang melayani wisata ke sejumlah pulau di Teluk Youtefa. Kapal berkapasitas 50 orang baru dioperasikan tahun ini dengan tarif Rp 20 ribu per orang.

Rencananya, Pemkot Jayapura akan mengadakan pengadaan kapal wisata yang lebih besar, berkapasitas hingga 500 orang untuk difungsikan sebagai kapal wisata.