12 Catatan untuk Bupati Perempuan Pertama Purbalingga

Liputan6.com, Purbalingga - Soal usia, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi alias Tiwi bukan lah kepala daerah termuda di Indonesia. Masih ada Makmun Ibnu Fuad yang dilantik menjadi Bupati Bangkalan, Jawa Timur pada usia 26 tahun dan Muhammad Syahrial Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara di usia yang sama.

Tetapi, jika dibanding kepala daerah-kepala daerah perempuan lainnya, ia adalah salah satu yang termuda. Tiwi yang dilantik Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjadi Bupati Purbalingga pada 12 April 2019 lalu baru sehari menapaki usia 32 tahun.

Ia lahir di Jakarta pada 11 April 1987. Dan ia dilantik sehari usai ulang tahunnya. Tak pelak, pengangkatannya sebagai Bupati Purbalingga sisa masa jabatan 2016-2021 menjadi kado ulang tahun yang luar biasa.

Tetapi, menjadi bupati bukan hanya soal kebanggaan. Beragam masalah mesti dipecahkan oleh kepala daerah muda ini.

Apalagi, Purbalingga adalah salah satu daerah termiskin di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat sebanyak 45 desa di Purbalingga, teridentifikasi sebagai zona merah kemiskinan.

Tiga hari usai dilantik, Senin, 15 April 2019, Tiwi menghadiri agenda rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Purbalingga atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Purbalingga tahun 2018 di Ruang Rapat DPRD.

Ketua DPRD Purbalingga, Tongat menyampaikan 12 catatan strategis yang mesti segera diselesaikan. Pertama, Soal penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemudian, menurut legislatif, LKPJ belum mampu menjelaskan azas kemanfaatan setiap program karena masing-masing OPD tidak mempunyai standar pelaporan yang sama.

DPRD juga memandang masih terdapat OPD “gemuk” dengan postur belanja operasioal yang tak efisien. Itu, Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2018 yang cukup besar.

"Menurunnya PAD dan meningkatnya SILPA pada tahun 2018, menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan pemerintahan di Purbalingga. Sedangkan untuk mengurangi SILPA, Pemerintah Daerah untuk memastikan kinerja program yang terencana dan tersusun rapi," ucap Tongat, dalam rapat paripurna itu.

Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, serta pertanian masih menjadi permasalahan utama bagi Pemerintah. Meski angka kemiskinan turun, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menempati posisi ke 27 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Menurut Tongat, lelang proyek dan infrastruktur menjadi catatan kelam penyelenggaran pemerintahan di Purbalingga yang diwarnai OTT KPK Bupati Purbalingga sebelumnya, Tasdi. Mereka berharap, Pemkab menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lainnya adalah permasalahan pengelolaan sampah. Pada pertengahan Maret 2019, Pemkab bahkan kembali menyatakan Purbalingga darurat sampah lantaran TPA Bedagas bermasalah. Akibatnya, sampah menumpuk di TPS dan di tepi jalan raya.

"Perencanaan yang baik dalam penanganan sampah harus menjadi perhatian utama, jangan sampai ada lagi masa darurat sampah," Tongat menegaskan.

Menjawab catatan itu, Tiwi menyatakan akan memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD tersebut. Bersama dengan seluruh OPD ia berjanji akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa rekomendasi DPRD Purbaingga.

Dalam kesempatan terpisah, Tiwi meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama membangun Purbalingga. Ia mengaku tak bisa bekerja sendirian untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Purbalingga.

"Mohon direwangi, disengkuyung sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Purbalingga menjadi lebih baik, sehebat apapun, saya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh masyarakat," ucap Tiwi saat doa bersama sukses Pemilu 2019.

Saksikan video pilihan berikut: