Alasan Santri Kebumen dan Cilacap Menolak People Power

Liputan6.com, Kebumen - Sejumlah lembaga survei telah merilis hitung cepat alias QC Pemilu 2019, baik Pemenang Pilpres 2019 maupun pemilihan legislatifnya. Namun, mendekati pengumuman resmi KPU 22 Mei 2019 mendatang, menyelinap terdengar seruan people power.

Ajakan itu bergema terutama di media sosial dan melalui kanal berbagi video. Tak hanya di pusat pemerintahan, Jakarta, ajakan people power itu juga meruap di daerah-daerah. Salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah.

Tetapi, di kabupaten berslogan Beriman ini, seruan people power hanya terdengar samar. Suara menolak people power justru lebih kencang terdengar, terutama dari kalangan santri dan kiai Kebumen.

Penolakan people power itu salah satunya bergaung dari Pondok Pesantren Al Hasani, Alian Kabupaten Kebumen. Dewan Pengurus Ponpes Al Hasani, Gus Fachrudin Achmad Nawawi dengan tegas menolak ajakan people power tersebut.

Dia juga mengimbau agar masyarakat Kebumen tidak larut mendukung gerakan people power. Pasalnya, ia menilai gerakan ini hanya dimotori oleh sekelompok orang yang tak mendukung hasil Pemilu 2019.

Gelagatnya terlihat dari penolakan keputusan KPU. Dan ia khawatir, people power itu berujung pada tujuan lebih berbahaya, menumbangkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah dan diperoleh secara konstitusional.

Pembina Santri Online Kebumen ini juga menilai people power hanya akan membuat situasi menjadi tidak kondusif. People power, menurut dia, merupakan gerakan inkonstitusional dan mengarah ke tindakan makar.

Dia menyarankan jika ada pihak-pihak yang tak puas dengan hasil Pemilu 2019 dan mengaku memiliki data penyimpangan atau pelanggaran pemilu untuk menyelesaikan mekanisme yang ada. bukan malah menggerakkan massa.

"Bagi saya kegiatan itu (people power) sama sekali tidak bermanfaat. Maka kepada masyarakat Kebumen, kami himbau untuk tidak mengikutinya,” ucapnya, Selasa, 14 Mei 2019.

Senada dengan Fachrudin, Ketua FKUB Kebumen, Dawamudin menilai gerakan people power yang meruap usai Pemilu 2019 itu sangat meresahkan. Sebab itu, ia meminta masyarakat Kebumen untuk tak terpengaruh gerakan people power yang digaungkan oleh sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan yang sah.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun," tandas Dawamudin, Selasa (14/5/2019).

Dawamudin mengemukakan, suksesi kepemimpinan, presiden atau kepala daerah telah diatur melalui mekanisme pemilu dan harus diikuti dari awal hingga akhir. Sebab itu, upaya pergantian kepemimpinan di luar pemilu tidak bisa dibenarkan. Terlebih, jika pergantian itu dilakukan dengan paksaan.

Dia juga menilai, people power jika dituruti akan berdampak negatif. People power berpotensi menyebabkan konflik horizontal sesama anak bangsa. Sudah banyak contohnya, negara hancur lantaran people power.

Makanya, ia pun mengimbau agar elit politik, tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa menjaga lingkungannya agar tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dia pun yakin, masyarakat Kebumen sudah cukup cerdas untuk tak ikut-ikutan gerakan people power ini.

Dalam pengamatannya, bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kebumen telah terlaksana dengan jujur, adil, transparan serta demokratis.

"Mari kita jaga, dan kita ikuti proses Pemilu ini sampai rampung. Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Mei 2019 nanti," ungkapnya.

Penolakan people power juga bergaung dari sejumlah pimpinan dan santri pesantren di Cilacap. Salah satunya dari Ponpes berpengaruh di Cilacap, Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin.

KH Idhadurrohman, Pengasuh pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin menyatakan siap menjaga keutuhan NKRI, serta menolak gerakan people power. Ia juga mengimbau agar masyarat tidak mudah terpancing seruan ini.

Ia juga meminta agar masyarakat menunggu pengumuman resmi KPU 22 Mei mendatang. Menurut dia, terpenting saat ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan antar umat beragama paskapesta demokrasi pemilu 2019.

Tak hanya kalangan pesantren, ulama di Cilacap pun menolak people power. Imam Besar Masjid Agung Darusalam Cilacap, KH Muslihun Ashari dan Ketua FKUB Cilacap, Soim El Amin menyeru agar warga Cilacap menolak ajakan dari pihak manapun untuk melakukan people power terkait hasil pemilu 2019.

“Karena hal tersebut menyalahi undang undang,” ucap Muslihun.

Sejurus dengan itu, Soim El Amin meminta seluruh tokoh lintas agama untuk menjaga persatuan antar umat beragama. Ini dilakukan agar situasi tetap kondusif usai pemilu.

“Jangan mau diprovokasi dan diadu domba apalagi diajak untuk melakukan gerakan People Power karena gerakan tersebut Inkonstitusional memecah belah bangsa dan akan berujung kepada kehancuran,” ucap Soim.

Saksikan video pilihan berikut ini: