Kisruh Eksekusi Lahan di Pelalawan, Petani Ditembak Gas Air Mata

Eksekusi lahan di Desa Gondai, Pelalawan, akhirnya ricuh. Ratusan petani plasma menghadang alat berat yang menerobos sehingga petugas menembakkan gas air mata.

oleh M Syukur diperbarui 05 Feb 2020, 12:00 WIB
Diterbitkan 05 Feb 2020, 12:00 WIB
Warga Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, berlarian menghindari tembakan gas air mata di lokasi eksekusi lahan.
Warga Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, berlarian menghindari tembakan gas air mata di lokasi eksekusi lahan. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Pelalawan - Ratusan petani plasma PT Peputra Supra Jaya (PSJ) terus melawan eksekusi lahan di Desa Gondai, Pelalawan. Mereka tak takut berhadapan dengan ratusan aparat gabungan, baik itu sekuriti PT Nusa Wana Raya (NWR), polisi hutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan (DLHK) Riau dan kepolisian.

Sesekali, situasi di lokasi eksekusi lahan itu tegang. Tak jarang ada bentrokan fisik antara warga dan petugas.

"Lihatlah ini, begini perlakuan petugas kepada rakyat, keluar darah dari kepala," ucap seorang warga usai bentrok, Selasa siang, 4 Februari 2020.

Dalam bentrokan ini, polisi menembakkan gas air mata ke arah warga yang berusaha mengadang alat berat masuk ke lahan plasma. Letusan senjata api ke udara membuat warga berhamburan dan menjauh dari lokasi.

Bubarnya warga ini hanya sebentar. Mereka kembali menggalang kekuatan dan mendekat ke alat berat dilindungi ratusan petugas. Warga terlihat tidak takut lagi dan terus berteriak agar alat perata tanaman sawit itu berhenti.

Untuk menghindari korban jatuh, baik itu dari warga ataupun petugas serta petinggi dari kedua belah pihak menjaga jarak. Mereka masih awas dan sesekali terdengar provokasi sehingga membuat situasi mencekam.

Hingga Selasa petang, ratusan warga masih bersiaga memantau eksekusi lahan di lahan inti PT PSJ. Mereka khawatir alat berat bergerak ke lahan plasma yang menjadi bagian dari putusan MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018.

"Apa pun akan kami lakukan agar lahan yang kami olah sejak puluhan tahun ini diambil, kami siap mempertaruhkan nyawa," ucap seorang warga.

Kuasa hukum Koperasi Gondai Bersatu, Asep Rukhiyat menyebut ada tiga warga terluka terkena lemparan batu. Menurut Asep, hal ini terjadi karena alat berat eksekusi lahan menerobos ke lahan plasma.

"Peristiwa ini sangat disayangkan, padahal kemarin baru saja legislator DPR RI datang ke lokasi untuk meminta dihentikan eksekusi oleh DLHK," kata Asep.

Jadi Perhatian DPR

Anggota DPR Arteria Dahlan mendatangi Desa Gondai untuk meminta eksekusi lahan dihentikan demi petani plasma.
Anggota DPR Arteria Dahlan mendatangi Desa Gondai untuk meminta eksekusi lahan dihentikan demi petani plasma. (Liputan6.com/M Syukur)

Situasi di Desa Gondai menarik perhatian politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Anggota DPR ini menemui warga di sana dan melihat sawit-sawit bertumbangan. Dia pun menganalogikan kejadian ini sebagai pertarungan antara gajah dengan gajah sehingga petani menjadi korban.

"Kami melihat ini pertarungan dua gajah yang mengorbanan masyarakat kecil. Kasihan polisi dan pemerintah jangan mau untuk dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan," kata Arteria.

Arteria meminta eksekusi lahan ini dihentikan karena melukai hati petani. Dia menyebut ingin memangggil kedua perusahaan tersebut karena di antaranya ada petani yang berhubungan dengan pemilik tanah dan pengusaha.

Petani, tambah Arteria, sudah membayar pinjaman ke bank dan sudah memanfaatkan hasil perkebunan sehingga tidak dapat diputus melalui putusan yang dinilai merugikan itu.

"Kami juga menghormati putusan MA dan meminta betul agar dapat mengetuk hati semua pihak, untuk lebih arif dan bijaksana," katanya.

Arteria meminta semua pihak agar tidak bicara menang-menangan tentang hukum, tapi melupakan hukum itu adalah sumber kebajikan dan rasa keadilan masyarakat.

"Saya mohon semuanya (PSJ) termasuk PT NWR dan penegak hukum serta teman-teman yang melakukan kegiatan eskavasi agar membaca betul putusan pengadilan tingkat kasasi. Saya hanya cari jalan titik tengah, kita akan coba komunikasikan Kapolda juga dengan Kajati Riau," katanya.

Pihaknya juga yakin bahwa Kapolda Riau memiliki sikap yang bijak. Dia menyebut aparat juga orang baik-baik sehingga ada jalan keluarnya ada.

"Kami turut mendesak DPRD Riau, kami instruksikan untuk memanggil DLHK, memanggil NWR dan PSJ. Harus ada jalan keluar, dan harus ada solusi terbaik dalam tempo yang sangat dekat ini," katanya.

 

Simak video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya