Mendagri Setujui Pelantikan 3 Kepala Daerah di Gorontalo Secara Tatap Muka

Liputan6.com, Gorontalo - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyetujui usulan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan pelantikan tiga kepala daerah di Provinsi Gorontalo secara luar jaringan (luring) atau tatap muka.

Hal ini dikatakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie usai melaksanakan rapat persiapan pelantikan. Menurutnya, memang belum ada surat resmi dari Mendagri, tetapi dirinya sudah lebih dulu menghubungi Mendagri.

"Pak Menteri memang belum balas suratnya, akan tetapi diskusi saya melalui WhatsApp bahwa beliau sudah setuju mengijinkan pelantikan di Provinsi secara luring," kata Rusli.

"Tetapi dengan catatn beliau harus perketat protokol kesehatan dan yang hadir pun kita batasi hanya 30 orang," ujarnya.

Sedangkan, jumlah 30 orang yang dimaksud yakni hanya perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dilantik. Masing-masing kabupaten diprioritaskan untuk lima orang yakni Bupati dan Wakil Bupati terpilih, istri atau suami serta ketua DPRD.

"Untuk Provinsi sendiri diprioritaskan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, rohanian, Ketua DPRD, serta beberapa pendukung acara seperti MC, protokoler," katanya.

Tidak hanya itu, untuk tamu undangan yang hadir nanti, kata Rusli, harus memiliki tanda pengenal yang akan disediakan oleh panitia. Serta, para hadirin wajib menyerahkan bukti swab antigen kepada panitia

"Yang bisa masuk ke lokasi acara hanya yang memiliki tanda pengenal dan memenuhi syarat lain," tegasnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati agar dilaksanakan terbatas dengan dihadiri hanya 25 orang.

"Kami hanya ingin menegaskan apa yang pak menteri sampaikan, berharap pelantikan tidak menimbulkan klaster baru. Kita tidak mau di-bully oleh masyarakat karena euforia pelantikan," kata Akmal.

Akmal menjelaskan, Mendagri membuka ruang bagi provinsi yang bisa melaksanakan kegiatan pelantikan secara luring tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bagi pemda yang ingin melaksanakan pelantikan dengan pendekatan daring juga dipersilahkan.

"Kita ingin memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaiamana cara tetap beraktivitas tetapi dengan protokol kesehatan yang baik," ia menandaskan.