Kekecewaan Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf Bogor pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Liputan6.com, Bogor - Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2019 Jokowi - Maruf Amin Kabupaten Bogor, Jaro Ade, menyayangkan lambatnya respons para menteri yang belum bisa bekerja maksimal sesuai arahan presiden dalam penanganan pandemi Covid-19. 

"Saya melihat hanya segelintir menteri yang mau terjun turun langsung secara maksimal mengejawantahkan program dan intruksi presiden," kata Jaro Ade, Minggu (25/7/2021).

Terlebih, kurangnya kepekaan para menteri terhadap kesulitan masyarakat di tengah pandemi covid-19. Jaro Ade pun mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan (nakes) yang dari awal berjibaku hingga detik ini membantu masyarakat tanpa mengenal waktu. Meski pun banyak dari mereka yang lamban mendapatkan insentif.

"Hanya TNI-Polri beserta nakes yang dapat dirasakan kerjanya di masyarakat. Mereka berjibaku meski insentifnya lamban diberikan, sementara sebagian besar menteri tidak becus bekerja. Saya sebagai ketua tim pemenangan Kabupaten Bogor sangat kecewa," tegas Jaro Ade.

Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor tersebut, ini adalah bentuk protesnya sebagai ketua tim pemenangan di Kabupaten Bogor, dikarenakan disisi lain Presiden Jokowi turun langsung ke tengah masyarakat dan harus berhadapan dengan hujatan dan berita bohong. Tak hanya itu, informasi terkait data paparan covid-19 juga dikhawatirkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Bagaimana penanganan bisa berjalan maksimal, jika data yang ada saat ini tidak sesuai. Semua hanya asal bapak senang," ujar Jaro Ade.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Semestinya, beber Jaro Ade,  kekuatan politik dengan bersatunya Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan mampu memberikan percepatan dalam penanggulangan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi. 

"Kita semua harus saling membantu dan melaksanakan prokes dengan baik serta menyukseskan vaksinasi di masyarakat. Semua itu, agar terciptanya kekebalan komunal karena perang terhadap covid adalah perang kita semua bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah," tukasnya.