Apa itu Politik Identitas yang Harus Diperhatikan dalam Pemilu?

Liputan6.com, Jakarta - Saat ini, publik tengah ramai membicarakan tentang politik identitas. Salah satunya Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang mengingatkan masyarakat mengenai Pemilu 2024 untuk tidak diwarnai dengan politik identitas.

Djarot mengatakan bagaimana masyarakat harus belajar dari pengalaman ketika Pilkada DKI Jakarta 2017. Serta memperingatkan para calon presiden untuk tidak menggunakan cara-cara politik yang menista serta membenci.

"Seperti di DKI, mungkin tidak ya, tetapi timnya di bawah, warga masyarakat. Ini tugas kita pemimpin bangsa, para calon siapa pun itu, untuk bisa membangun kesadaran, menguatkan kepribadian, menanamkan cinta kasih toleransi satu sama lain," kata Djarot, Jumat (23/12/2022).

"Boleh orang juga memilih, tapi jangan ya kemudian dengan cara membenci, kemudian memfitnah, menakut-nakuti, berjualan ayat. Jangan, itu tidak baik untuk bangsa ini. Oleh sebab itu, politisasi identitas harus dihindari dalam politik yang demokratis, maka tugas kita adalah membangun demokrasi yang lebih substansial," lanjutnya.

Politik identitas dalam pandangan Ilmu Sosial dan Humaniora mempunyai makna sebagai sebuah wadah di mana membawa aspirasi, tuntutan kepentingan politik, serta ideologi dari politik.

Dengan membuat sebuah aksi-aksi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan politik tertentu. Politik identitas sendiri mengkapitalisasi ras, suku, bahasa, adat, gender hingga agama sebagai mereknya.

Namun seringkali politik identitas digunakan dengan tidak benar dan menimbulkan beberapa pelanggaran terutama dalam menjaga toleransi serta eksistensi dari tiap identitas yang ada pada masyarakat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bahkan mempersiapkan strategi pencegahan bilamana maraknya politik identitas. Sehingga bisa diprediksi menjadi tren pelanggaran yang marak digunakan terutama dalam pesta demokrasi.

"Politik identitas dieksploitasi dan dikapitalisasi oleh elit seperti konsultan politik, anggota parpol, tim sukses, elit ormas dengan bentuk penyebaran isu, hoaks serta politik identitas. Ini konsen kita bersama," mengutip dari situs bawaslu.go.id.

Maka dari itu, tidak heran jika politik identitas harus selalu diawasi terutama bila melanggar toleransi yang merusak kebersamaan dari masyarakat Indonesia yang beragam dan berbeda-beda.