Berhasil Kendalikan Inflasi, Sulbar Terima Dana Insentif Fiskal Rp8,6 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah pusat memberikan penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi kepasa sejumlah daerah. Sulbar menjadi salah daerah yang mendapatkan penghargaan yang diserahkan oleh Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Kemendagri Jakarta, Senin (06/11/23).

Ketua Pelaksanaaan Alokasi Insentif Fiskal Periode III, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan, penghargaan itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengendalian inflasi di daerah.

"Pemberian penghargaan kepada pemda yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah, serta memacu daerah-daerah lain agar semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja khususnya terkait pengendalian inflasi di daerah," jelas Lucky. 

Lucky menambahkan, pada periode ini pemerintah pusat memberikan alokasi insentif fiskal sebesar Rp340 miliar. Sebanyak 34 daerah menerima insentif fiskal itu, terdiri dari 25 kabupaten, enam kota dan tiga provinsi, salah satunya Sulbar.

"Alokasi insentif fiskal tertinggi mencapai Rp11,9 miliar, sementara yang terendah sebesar Rp8,6 miliar," ungkap Lucky.

Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, Sulbar mendapatkan dana insentif fiskal sebesar Rp8,6 milliar. Sulbar berhasil memenuhi empat poin yang menjadi penilaian untuk menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat.

"Kita melaksanakan sembilan upaya pengendalian inflasi pangan, kemudian kepatuhan penyampaian laporan kepada kemendagri. Lalu tingkat inflasi yang merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah, serta rasio realisasi belanja pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah," ujar Zudan 

Karena itu, Zudan berterima kasih atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak mulai pemerintah daerah, forkopimda hinga stakeholder terkait. Dia berharap kebersamaan pemerintah daerah, forkopimda dan stakeholder di Sulbar terus diperkuat dalam mengendalikan inflasi.

"Kebersamaan forkopimda dan kabupaten harus terus kita perkuat terus, kuncinya jaga stabilitas harga dan pasokan ada," tutup Zudan.