RUPST BNI, Mantan Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto Diangkat Jadi Komisaris

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau disebut BNI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin, 29 Maret 2021.

Dalam acara tersebut, BNI memutuskan untuk mengangkat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto Slamet sebagai Komisaris.

"Pemegang saham memutuskan untuk mengangkat Erwin Rijanto Slamet yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menjadi Komisaris Independen menggantikan Joni Swastanto yang telah berakhir masa jabatannya," ujar Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar dalam video konferensi usai RUPST, Senin (29/3/2021).

Dengan begitu, Susunan Komisaris Perseroan menjadi:

- Komisaris Utama/ Komisaris Independen Agus DW Martowardojo

- Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen Pradjoto

- Komisaris Independen Sigit Widyawan

- Komisaris Independen Septian Hario Seto

- Komisaris Independen Asmawi Syam

- Komisaris Independen Iman Sugema

- Komisaris Independen Erwin Rijanto Slamet

- Komisaris Askolani

- Komisaris Ratih Nurdiati

- Komisaris Susyanto

Sementara susunan Direksi BNI menjadi:

- Direktur Utama Royke Tumilaar

- Wakil Direktur Utama Adi Sulistyowati

- Direktur Keuangan Novita Widya Anggraini

- Direktur Manajemen Risiko David Pirzada

- Direktur Treasury & International Henry Panjaitan

- Direktur Bisnis Konsumer Corina Leyla Karnalies

- Direktur Bisnis UMKM Muhammad Iqbal

- Direktur IT dan Operasi YB Hariantono

- Direktur Human Capital dan Kepatuhan Bob Tyasika Ananta

- Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto

- Direktur Corporate Banking Silvano W. Rumantir

- Direktur Layanan dan Jaringan Ronny Venir

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Selain itu, RUPST juga memutuskan pembagian dividen sebesar 25 persen dari laba bersih tahun buku 2020, yakni sekitar Rp 820,1 miliar.

Dengan memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah yang sebesar 60 persen, BNI akan menyetorkan dividen sebanyak Rp 492,58 miliar ke rekening kas umum negara.

Royke menerangkan, dividen bagian publik atas kepemilikan 40 persen saham senilai Rp 327,52 miliar akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

"Direksi Perseroan dengan hak substitusi akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020 sesuai dengan ketentuan. Sedangkan, sebanyak 75 persen dari laba bersih tahun lalu atau senilai Rp 2,46 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan," kata dia.