BNI Berpotensi Urung Gelar Rights Issue pada 2022

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI mengurungkan rencana untuk rights issue pada 2022. Hal itu menyusul kecukupan modal BNI yang disebut aman untuk beberapa tahun mendatang.

Pemegang saham BBNI menyetujui pembagian 25 persen laba bersih tahun buku 2021 sebagai dividen. Sementara sisanya dialokasikan untuk modal kerja Perseroan pada 2022. Laba bersih perseroan tahun buku 2021 tercatat Rp 10,89 triliun atau tumbuh 232,2 persen year-on-year (yoy).

Namun begitu, Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar menyampaikan pembatalan rights issue tersebut belum final.

"Dengan mempertimbangkan banyak hal, dengan dividen yang tadi sudah diputus, kelihatannya kita mungkin bisa jadi membatalkan rights issue yang akan dilakukan di tahun ini," kata Royke dalam konferensi pers, Selasa (15/3/2022).

"Tapi kita belum (putuskan), masih dalam proses. Kemungkinannya kita lihat, dengan adanya dividen dan adanya 75 persen return earning, kami yakin modal kita cukup untuk ekspansi sampai beberapa tahun ke depan," ujar dia.

Sebelumnya, perseroan menyampaikan rencana rights issue dalam rangka memperkuat permodalan untuk ekspansi bisnis serta fundamental perusahaan di tengah pemulihan ekonomi. Rencana tersebut tertuang dalam rencana bisnis perseroan yang disampaikan kepada OJK.

"Jadi rights issuenya mungkin kita akan tunda atau mungkin kita akan sementara tidak lakukan untuk di 2022 ini,” tandasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI menyetujui pembagian dividen 25 persen dari laba bersih tahun buku 2021. Adapun tahun lalu, BNI mencatatkan laba bersih Rp 10,89 triliun atau tumbuh 232,2 persen year-on-year (yoy).

"Hasil keputusan RUPS tahunan BNI tahun buku 2021 telah menyetujui pembagian dividen sebesar 25 persen dari laba bersih tahun buku 2021 atau setara Rp 2,72 triliun untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham," ungkap Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar dalam konferensi pers usai RUPST, Selasa, 15 Maret 2022.

Dengan memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah yang sebesar 60 persen, BNI akan menyetorkan dividen senilai Rp 1,63 triliun ke kas umum negara.

Sementara itu, kepemilikan 40 persen saham publik nilainya Rp 1,09 triliun akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing.

"Nilai dividen tahun buku 2021 kali ini naik 3,3 kali lipat dari dividen tahun lalu sebesar Rp 820 miliar," kata Royke.

Dengan demikian nilai dividen per lembar saham kali ini ditetapkan sebesar Rp 146. Naik tiga kali lipat lebih dibanding dengan tahun lalu sebesar Rp 44. Adapun tahun lalu pemerintah mendapat porsi dividen sebesar Rp 492 miliar ke rekening kas umum negara dan ke publik 40 persen sebesar Rp 327 miliar.