Tanggapan Khofifah soal Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 di Lamongan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal rencana pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) dan Bahan Beracun Berbahaya (B3).

diperbarui 11 Jul 2019, 18:27 WIB
Diterbitkan 11 Jul 2019, 18:27 WIB
Belajar dari Geliat Eco Wisata di Boon Pring Malang
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai membuka jambore BUMDes di Boon Pring, Malang (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Surabaya - Rencana pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah Industri (PPLI) dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) oleh PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur masih ditolak warga setempat.

Penolakan warga berlangsung sejak Mei 2019 dalam beberapa kesempatan, termasuk ketika sejumlah pejabat pemerintah pusat meninjau lokasi PPLI Lamongan, beberapa waktu lalu. Pembangunan yang disiapkan sejak 2013 itu pun terkendala.

Menanggapi ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuturkan, pembangunan pengelolaan limbah di Jawa Timur termasuk di dalam indeks kinerja utama (IKU) Pemprov Jatim dalam RPJMD 2019-2024 yang sudah disetujui DPRD.

Pembangunan pusat pengelolaan limbah itu menjadi bagian upaya pemerintah provinsi Jatim untuk menjaga lingkungan hidup di tengah rencana penguatan industri di Jawa Timur berkontribusi menopang pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan.

Kontribusi pengembangan industri di Jatim terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga akhir 2018 mencapai 29,73 persen. Sementara, industri di Jawa Timur berpotensi menghasilkan 170 juta ton per tahun yang 35 persen di antaranya belum terkelola.

"Maka menyiapkan lahan untuk pengolahan limbah adalah sesuatu yang niscaya," ujar Khofifah, seperti dikutip dari laman suarasurabaya.net, Kamis (11/7/2019).

“Pembangunan industri apapun harus seiring dengan penyiapan lahan pengelolaan limbah. Harus dikomunikasikan dengan lebih seksama,” kata dia.

Ini karena PPLI Lamongan murni dikelola perusahaan swasta yang juga mengelola pusat pengelolaan limbah terbesar di Indonesia di Cileungsi, Bogor, Khofifah menuturkan perusahaan itu berkomunikasi lebih baik dengan warga.

"Kalau sudah punya petanya (akan lebih mudah-red) dikomunikasikan dengan warga di titik itu. Bisa disampaikan. Ini tempat pengolahannya aman diolah di sini, ditimbunnya di mana. Memang harus dikomunikasikan secara intensif,” ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Gubernur Khofifah Ingin Transportasi Publik Tersedia Baik di Gresik hingga Surabaya

Gubernur Khofifah Luncurkan Program MJC, EJSC, dan Big Data
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program Millenial Job Center/MJC, East Java Super Coridor/EJSC, dan Big Data di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (27/05/2019) sore. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ingin transportasi publik di kawasan megapolitan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusilo) tersedia dengan baik.

Hal ini juga dalam rangka fokus percepatan pembangunan kepada pemerintah pusat yang meliputi peningkatan konektivitas, pariwisata dan pengembangan kilang minyak. Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hal itu dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor di Selasa 9 Juli 2019.

"Hanya boleh tiga tadi, kalau yang saya sampaikan banyak, misalnya saya juga ingin ada KEK untuk garam, juga percepatan elektrifikasi," ujar Khofifah, seperti dikutip dari laman Antara, Rabu, 10 Juli 2019.

Terkait konektivitas, ia menginginkan transportasi publik di kawasan megapolitan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbang Kertosusilo) tersedia dengan baik.

"Kami ingin konektivitas dalam banyak hal terutama public transportation. Gerbang Kertasusila ini agak terlambat menyiapkan opsi transportasi publik yang bisa memudahkan konektivitas antarwilayah yang masuk Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan," kata dia.

Ia menuturkan, sekarang di sana baru dibangun Surabaya Eastern Ringroad. Ia mengharapkan, selain dibangun itu, konektivitas antarkabupaten di dalam ring satu juga disiapkan transportasi publik termasuk di dalamnya MRT.

"Kami juga ingin tambahkan kereta komuter, tidak hanya sampai Lamongan namun sampai Tuba. Ini antisipasi proses pembangunan kilang minyak, kalau sudah jalan pasti butuh intensitas transportasi yang lebih tinggi," ujar dia.

 

Kembangkan Pariwisata

Lewat Transportasi Umum, Khofifah Ingin Jawa Timur Mirip DKI Jakarta
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Khofifah membahas proyek infrastruktur dan transportasi di Jawa Timur seperti penambahan gerbang Commuter Line, pembangunan MRT dan LRT. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Khofifah menuturkan, pihaknya juga akan mengembangkan kawasan Bromo Tengger dan Semeru (BTS). “BTS ini dulu sudah masuk proyek stratengis nasional. Kami harap ada percepatan pembangunan di wilayah BTS. Kami punya wilayah Selingkar Wilis, Selingkar Ijen dan BTS,” tutur dia.

Ia menuturkan, saat ini wisatawan yang ingin menikmati matahari terbit atau tenggelam, harus datang lebih awal karena jalan yang sempit.

"Kami harap misalnya ada cable car di situ. Dan sudah disiapkan opsi-opsi tambahan yang bisa memudahkan akses bagi wisatawan untuk bisa ke Bromo sekaligus Tengger, rasanya ini akan jadi destinasi yang menggairahkan wisata Jatim,"kata dia.

Ia juga ingin kapal mewah penjelajah yang mengangkut wisatawan mancanegara juga dapat berkembang di provinsi itu dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Jawa Timur.

Sementara terkait kilang minyak, ia juga ingin apa yang sudah dilakukan oleh Rosnev (perusahaan minyak Rusia dalam persiapannya bisa didukung. Ini karena skala yang besar.

"Proses penyiapan skill-labour dari Maret 2019 sudah berjalan. Kami harap ini akan memberikan multiflier effect yang luas tak hanya PDRB Jawa Timur, namun PDB nasional," tutur dia.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya