Demo Buruh di Surabaya Selesai Usai Kesepakatan 4 Poin dengan DPRD Jatim

Liputan6.com, Surabaya - Demo ribuan buruh di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) selesai usai ada kesepakatan empat poin dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Kusnadi.

Sambil berdiri di atas mobil komandan, Kusnadi menyampaikan, apa yang disampaikan buruh saat demo, sudah disepakati dan dituangkan dalam bentuk berita acara. Pertama, sepakat untuk membentuk peraturan daerah (perda) jaminan pesangon dimasukkan dan dibahas program legislasi daerah (prolegda) melibatkan elemen buruh Jatim.

"Nanti pada May Day akan jadi hadiah tapi kalau selesai 2019, kenapa tunggu 2020. Ini bukan persoalan susah. Ayo dirancang akademiknya, rancang perdanya dan DPRD Jatim akan mengesahkannya," tutur Kusnadi, Rabu (2/10/2019).

Kedua, sepakat antara DPRD, Pemerintah Provinsi (pemprov) dan elemen buruh di Jawa Timur untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

"Kita akan diskusikan tentang UU N0 13 tahun 2013, nanti sampaikan itu. Kami bersama Kapolda dan perwakilan Pemrov Jatim akan mengawal sampai ke Jakarta. Nanti berangkat, naik bus bersama, tapi biayanya masing-masing," kata Kusnadi.

Ketiga, sepakat mengadakan rapat jajak dengar pendapat membahas tentang disparitas upah oleh DPRD Jawa Timur, Pemprov Jatim, pemerintah kota serta pemerintah kabupaten (pemkab) pada Oktober  2019.

"Kami juga dapat banyak keluhan elemen buruh di kabupaten atau kota, disparitasnya terlalu tinggi," ucap Kusnadi.

Keempat, segera membentuk BPRS atau Badan Pengawas Rumah Sakit, selambat-lambatnya 2020. "Saya selaku ketua DPRD Provinsi Jatim, yang menandatangani dan seizin semua anggota DPRD Jatim," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, seorang orator aksi demo ribuan buruh di Surabaya bernama Pujianto tidak nampak seperti demonstran lainnya. Dia cukup percaya diri berdiri di atas mobil komandan sambil mengenakan baju batik berwarna dominan cokelat. 

Pujianto seolah-olah ingin merayakan Hari Batik Nasional ditengah melaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, Rabu, 2 Oktober 2019. 

"Alhamdulillah, Raperda Jatim tentang jaminan pasangon sudah dikabulkan, ini merupakan kado buat kita," teriak Pujianto. 

Dari pantauan di lapangan, aksi demo buruh ini lebih sedikit dibandingkan demo mahasiswa sebelumnya. Aksi demo buruh ini juga nampak tertib dan berjalan tidak lama. Lantaran, sebelum ribuan buruh ini tiba di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, ternyata beberapa ketua perwakilan dari elemen buruh sudah diundang dan diajak rapat dengar pendapat oleh Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. 

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengerahkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan demo buruh di depan Gedung Negara Grahadi dan Gedung DPRD Jatim, Rabu, 2 Oktober 2019.

Wakapolda Jatim Brigjen Pol, Toni Harmanto mengatakan, ada sebanyak 3.000 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan aksi buruh itu.

"Besok konsentrasi pengamanan terkait kegiatan buruh ada di dua titik. Kita estimasikan kekuatan kita bersama TNI sekitar 3.000 personel," kata Toni, dilansir dari Antara Selasa, 1 Oktober 2019. 

Toni menambahkan, dikerahkan sebanyak 3.000 gabungan Polri dan TNI itu karena direncanakan sebanyak 5.000 buruh akan memadati DPRD Jatim dan Kantor Gubernur. "Estimasi massa yang hadir 5.000. Doakan biar bisa sama seperti kemarin aman," tutur dia.

Selain itu, dalam unjuk rasa buruh besok, pihaknya akan melakukan pendekatan pengamanan seperti demo mahasiswa kemarin yakni dengan menurunkan pasukan Asmaul Husna di barisan terdepan. "Kita akan kerahkan pasukan Asmaul Husna untuk mendinginkan demo," ujar dia.

Toni juga memastikan isu yang akan dibawa oleh buruh dalam unjuk rasa di dua titik besok, hanya satu yakni terkait ketenagakerjaan.

"Kelihatannya isunya hanya satu saja tentang ketenagakerjaan. Kita belum dengar yang lain," kata dia.